Pengemudi Ojek Online Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kampus Unpad Jatinangor
Massa pengemudi ojek online atau ojol menggelar aksi unjuk rasa di Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa (31/3/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan sistem gerbang berbasis Quick Response Code atau QR Code yang diterapkan oleh Universitas Padjadjaran atau Unpad.
Klarifikasi Resmi dari Pihak Universitas Padjadjaran
Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi, memberikan penjelasan mengenai sistem tersebut. Dandi menyatakan bahwa sistem QR Code telah diterapkan melalui aplikasi Saunpad dengan tujuan utama untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, serta pengendalian akses kendaraan di lingkungan kampus.
"Tujuan awal dari sistem ini untuk meningkatkan keamanan. Melalui sistem ini sivitas akademika melakukan pemindaian QR Code untuk keluar masuk kampus sebagai bagian dari pengelolaan akses," ujar Dandi di Sumedang, Selasa, seperti dilansir Antara.
Ia menambahkan bahwa pengunjung yang tidak memiliki akses aplikasi tetap dapat masuk melalui Gerbang C dengan melapor kepada petugas keamanan. Kebijakan ini berlaku bagi berbagai pihak, termasuk pengemudi ojol, kurir, tamu, hingga alumni.
Keberatan dari Pengemudi Ojek Online dan Respons Unpad
Namun, pengaturan akses tersebut memunculkan keberatan dari pengemudi ojol. Mereka menilai bahwa sistem ini memperpanjang jarak tempuh menuju titik penjemputan maupun pengantaran di dalam kampus, sehingga menghambat mobilitas dan efisiensi kerja.
Menanggapi hal itu, Unpad mengambil langkah responsif dengan membuka akses tambahan melalui Gerbang D atau Pintu Tugu Makalangan secara sementara. Pembukaan akses ini akan berlaku selama lima hari ke depan, sambil menunggu proses evaluasi dan perumusan solusi yang lebih tepat.
"Unpad juga akan mengundang perwakilan pengemudi ojek online untuk melakukan dengar pendapat guna mencari solusi terbaik," kata Dandi dalam pernyataannya.
Dinamika Lalu Lintas di Kawasan Jatinangor
Di sisi lain, upaya rekayasa lalu lintas di kawasan Jatinangor juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan atau Dishub. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penutupan putaran di Pangdam lama, yang dinilai memengaruhi pergerakan pengendara ojol.
Pihak Dishub menilai kebijakan tersebut diambil karena titik tersebut kerap menjadi lokasi pelanggaran lalu lintas akibat pengendara memotong arus, yang berpotensi memicu kecelakaan. Sebagai tindak lanjut atas dinamika di lapangan, akses di lokasi tersebut dibuka kembali sementara untuk dilakukan evaluasi bersama pihak terkait.
Harapan ke Depan untuk Solusi Berkelanjutan
Unpad berharap dalam waktu lima hari ke depan dapat diperoleh kebijakan yang tetap menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus mengakomodasi kebutuhan mobilitas para pengemudi ojol. Proses evaluasi dan dialog diharapkan menghasilkan solusi yang seimbang antara kepentingan keamanan kampus dan efisiensi layanan transportasi online.
Dengan adanya aksi unjuk rasa ini, isu aksesibilitas dan teknologi di lingkungan pendidikan kembali mengemuka, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara institusi dan masyarakat dalam menerapkan kebijakan baru.
