Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Tidak Ada Pendaftaran, Hanya Penjangkauan Berbasis Data
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan dengan tegas bahwa program Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran bagi calon siswa. Program ini justru menggunakan mekanisme penjangkauan langsung yang berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya adalah untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.
Penegasan dalam Audiensi dengan Dua Bupati
Pesan penting ini disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi dari Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, dan Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Senin (13/4).
"Tidak ada pembukaan pendaftaran. Ingat, semua harus paham ini. Data calon siswa dijangkau lewat desil 1 dan desil 2 DTSEN di daerah tersebut, kemudian diverifikasi lapangan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan Pemerintah Daerah. Jadi Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan," tegas Gus Ipul dalam keterangan tertulis pada Selasa (14/4/2026).
Proses Verifikasi dan Persetujuan yang Ketat
Setelah verifikasi lapangan selesai, hasilnya harus mendapatkan persetujuan dari orang tua calon siswa dan kepala daerah setempat. Baru setelah itu, penetapan resmi dilakukan oleh Kementerian Sosial. Gus Ipul menekankan bahwa akurasi proses di tingkat daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program Sekolah Rakyat.
"Kalau Bupati salah, kita salah. Bupati benar, kita benar. Tapi dari awal prosesnya kita ikut mengawal," jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program ini.
Bagian dari Strategi Pengentasan Kemiskinan Terpadu
Gus Ipul juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa. Ini merupakan bagian dari strategi terpadu untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarga mereka.
Menurutnya, anak yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat akan diiringi dengan program pemberdayaan bagi orang tua. Bentuk dukungannya meliputi:
- Perbaikan rumah layak huni
- Akses ke Koperasi Desa Merah Putih
- Jaminan kesehatan melalui skema PBI JKN
Dengan pendekatan komprehensif ini, keluarga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
"Jadi nanti anaknya lulus Sekolah Rakyat, orang tuanya naik kelas dan mandiri, tidak terima bansos lagi," kata Gus Ipul dengan penuh harap.
Prospek Lulusan dan Fasilitas Pendidikan
Lulusan Sekolah Rakyat diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja terampil sesuai potensi masing-masing. "Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, gagal Sekolah Rakyat," tegas Gus Ipul.
Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah berjalan di lebih dari 100 titik di berbagai daerah. Program ini ditujukan bagi sekitar 4 juta anak di Indonesia yang belum sekolah, tidak sekolah, atau putus sekolah, termasuk di Kabupaten Pesawaran dan Ogan Komering Ulu.
Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat tidak menerapkan tes akademik. Proses seleksi dilakukan melalui:
- Tes kesehatan menyeluruh
- Pemetaan bakat atau talent mapping untuk mengenali potensi siswa sejak dini
Pemetaan bakat ini mencakup bidang sosial, sains dan teknologi, serta bahasa. Fasilitas yang disiapkan pun sangat lengkap, meliputi:
- Asrama yang nyaman
- Makan bergizi gratis
- Perlengkapan sekolah lengkap
- Dukungan pembelajaran digital
Setiap siswa dan guru difasilitasi laptop, sementara ruang kelas dilengkapi papan tulis digital atau smartboard. "Ini bukan sekolah biasa tapi bagian dari pengentasan kemiskinan," tutup Gus Ipul.
Dukungan Penuh dari Pemerintah Daerah
Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, menyambut positif program Sekolah Rakyat. Ia berharap daerahnya dapat menjadi prioritas pelaksanaan program tersebut, mengingat masih banyak anak dari keluarga prasejahtera yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
"Yang pasti Bapak Mensos, untuk lahan pembangunan Sekolah Rakyat, Insya Allah kami sudah siap. Proposalnya sudah kami kirim," kata Nanda dengan penuh komitmen.
Sementara itu, Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menggunakan APBD guna mendukung pembangunan Sekolah Rakyat sesuai standar Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kalau perlu pemerataan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat, kami siap menggunakan dana kami sendiri supaya nanti bisa memenuhi standar dari Satker KemenPU. Kami juga mohon dukungan Pak Menteri mudah-mudahan Oktober bisa berjalan dan anak-anak kami yang dari OKU bisa tertampung karena animo tinggi," kata Teddy.
Hadirnya Pejabat Kunci dalam Pertemuan
Pertemuan penting ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, termasuk Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, Kepala Biro Umum Kemensos Salahuddin Yahya, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.
Dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran hadir Kepala Bappeda Adhytia Hidayat dan Kepala Dinas Sosial M. Zuriadi. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu hadir Asisten III Bidang Administrasi Umum Romson Fitri dan Kepala Dinas Sosial Iwarman.
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan semua pihak dalam mengimplementasikan program Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.
