Kementerian Sosial (Kemensos) memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan persyaratan lahan yang sebelumnya menjadi kendala. Usulan tersebut ditargetkan masuk dalam pembangunan Tahap III pada Oktober mendatang.
Proses Usulan dan Persiapan Lahan
Usulan Sekolah Rakyat telah diajukan sejak 2025, namun terkendala status lahan yang merupakan kawasan hutan kota. Setelah penyesuaian tata ruang disetujui, Pemerintah Kabupaten Landak melengkapi seluruh dokumen. Lahan seluas 9 hektare telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah dan berlokasi di pusat ibu kota kabupaten, dekat dengan jalan utama, fasilitas kesehatan, serta memiliki akses air dan listrik yang memadai.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa menjelaskan bahwa pemilihan lokasi strategis ini untuk memudahkan akses masyarakat. "Kami memang ingin lokasinya berada di tengah kota. Kalau bangunan semegah itu ditaruh di tengah hutan kan sayang. Dan aksesnya jangan sampai sulit," ujarnya dalam audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Data Kemiskinan dan Kebutuhan Sekolah Rakyat
Kabupaten Landak yang berada di jantung Kalimantan Barat memiliki lebih dari 400 ribu penduduk dengan tingkat kemiskinan 8 persen. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 9.802 warga pada Desil 1 dan 10.992 warga pada Desil 2. Karolin menekankan urgensi pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya. "Kalau bicara perlu Sekolah Rakyat, kami termasuk salah satu kabupaten yang memang sangat memerlukan. Karena itu kami berharap usulan ini dapat dipertimbangkan pada tahap pembangunan berikutnya," kata Karolin.
Tanggapan Wakil Menteri Sosial
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan kesiapan lokasi yang diusulkan meliputi status kepemilikan lahan, akses menuju lokasi, ketersediaan air dan listrik, hingga potensi bencana. Karolin memastikan lahan telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah, berada di dekat jalan raya, memiliki akses air bersih dan listrik, serta relatif jauh dari kawasan rawan bencana. Agus Jabo menyatakan usulan Kabupaten Landak berpeluang diproses pada tahap pembangunan berikutnya karena persyaratan administrasi telah lengkap. "Yang jelas syarat administrasinya sudah selesai. Berkasnya nanti diterima oleh Sekretariat Bersama SR untuk dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Mudah-mudahan Landak bisa ikut tahap III yang rencananya memasuki proses tender pada Oktober," ujarnya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman meminta Pemerintah Kabupaten Landak segera menuntaskan komitmen pematangan lahan. "Kalau bisa kesiapan pematangan lahannya ditandatangani hari ini," ujar Herman. Menanggapi hal tersebut, Karolin menyatakan kesiapan daerah. "Kontur tanah di Kalimantan memang membutuhkan pematangan lahan. Tapi kami siap membereskannya. Yang penting ketika kontraktor datang bekerja, kami siap mendukung semampu kami," kata Karolin. Dengan rampungnya syarat administrasi dan komitmen pematangan lahan, Kabupaten Landak optimis dapat masuk dalam pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III pada Oktober 2026.
