Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan pengalihan 50 persen anggaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk program Sekolah Swasta Gratis dan fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB). Usulan ini disampaikan Ketua Komisi E Muhammad Subki dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.
Alasan Prioritas Pendidikan Dasar
Subki menjelaskan, alokasi awal untuk program beasiswa LPDP DKI diusulkan sebesar Rp 99,9 miliar. Namun, anggota dewan menilai porsi tersebut kurang efektif mengingat kondisi perekonomian Jakarta yang belum stabil. “LPDP silakan dilanjutkan, tapi porsinya dikurangi,” ujar Subki. Menurutnya, program beasiswa LPDP saat ini belum menyasar kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh. Pemenuhan akses pendidikan dasar untuk siswa kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus justru perlu diprioritaskan. Oleh karena itu, Komisi E menginginkan alokasi dana LPDP yang ditargetkan berjalan pada 2027 dibagi dua: separuh untuk LPDP, separuh untuk sekolah swasta gratis dan SLB.
Program Sekolah Gratis Ditargetkan Bertambah
Subki menyadari pentingnya program beasiswa LPDP bagi siswa berprestasi sebagai bekal menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Jakarta. “Kita ingin memproyeksikan mereka sekolah di luar negeri dengan jurusan yang diperlukan DKI Jakarta,” ungkapnya. Namun, di sisi lain, program sekolah swasta gratis yang ditargetkan di 103 sekolah tahun ini perlu diperluas. Subki berharap ada penambahan jumlah sekolah swasta gratis agar akses pelayanan pendidikan bagi warga kurang mampu di seluruh Jakarta terpenuhi secara merata. “Kita ingin adanya penambahan sekolah swasta gratis dari yang kemarin 103. Supaya progres sekolah gratis ini semakin banyak,” ujarnya.
Fasilitas SLB dan Perhatian untuk Disabilitas
Subki juga menyoroti minimnya fasilitas sekolah bagi anak-anak disabilitas di Jakarta. Pemprov DKI didorong memberikan perhatian ekstra, termasuk menambah alokasi anggaran untuk SLB. “Anak-anak kita yang istimewa harus mendapatkan layanan yang cukup. Paling tidak progresnya ada,” kata dia. Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan bahwa keseimbangan antara beasiswa prestasi dan pendidikan dasar inklusif harus dijaga demi pembangunan Jakarta yang berkeadilan.
Keseimbangan dengan Beasiswa LPDP
Meski mengusulkan pengurangan, Subki mengakui program LPDP tetap penting untuk mempersiapkan SDM unggulan. Namun, dalam situasi ekonomi yang menantang, prioritas pada pendidikan dasar warga kurang mampu dan anak disabilitas dinilai lebih mendesak. Dewan berharap Pemprov DKI dapat menjalankan kedua program secara proporsional tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
