Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus dimulai dari sikap jujur. Ia mengungkapkan masih terdapat jutaan anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (29/6/2026).
Empat Juta Anak Tidak Sekolah
Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Ia memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat lebih dari empat juta anak usia sekolah di Indonesia masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, di mana kita harus jujur. Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih di datanya BPS seluruh Indonesia, mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah,” ujar Gus Ipul.
Ia mencontohkan keberadaan anak-anak tersebut kerap tidak disadari di lingkungan sekitar. “Banyak anak-anak di Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari ATS ini. Contoh, nggak usah jauh-jauh di Papua, nggak usah jauh-jauh di Solok Selatan. Di Jakarta itu ada namanya Al-Jabbar, 15 kilometer kira-kira dari Istana Negara, dia usia 15 tahun, tetapi tidak pernah sekolah,” ungkapnya.
Anak-anak ini oleh Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai 'the invisible people', yaitu keluarga yang penderitaannya tidak tampak dan mendapat perhatian khusus melalui Program Sekolah Rakyat.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Gus Ipul mengajak para kepala daerah untuk mendukung dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di masing-masing wilayah, termasuk percepatan pembangunan dan perluasan sesuai target Presiden, yaitu satu kabupaten/kota satu Sekolah Rakyat.
“Ini Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang penting untuk bisa kita tindak lanjuti bersama-sama. Saya percaya bahwa para gubernur, bupati, wali kota ini sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. DTSEN dikelola BPS, sementara Kemensos bersama pemda bertugas memutakhirkan data melalui dua jalur: formal melalui aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan operator desa/kelurahan dan dinas sosial, serta partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, ground check oleh pendamping, call center, dan WhatsApp center.
“Saya ingin mengajak pada kesempatan ini, bahwa data itu kita mutakhirkan dan bergantung kepada kita. Kalau data kita yang dari bawah itu baik, maka ke atasnya juga akan baik. Kalau datanya dari bawah itu sedikit berantakan, maka ke atasnya juga nanti akan ada bias-bias yang luar biasa,” jelasnya.
Komitmen Pemda Papua
Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas gagasan Program Sekolah Rakyat. Ia berkomitmen mendorong pemerintah kabupaten/kota di Papua untuk menyukseskan program tersebut. Saat ini, gedung Sekolah Rakyat permanen tengah dibangun di tiga lokasi di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi.
“Dengan program Pak Presiden melalui Sekolah Rakyat itu membantu pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong semua anak-anak Papua bisa dapat layanan pendidikan dengan baik. Tentunya program ini kami akan kawal biar segera dibangun di tahun 2026-2027, dan mungkin seterusnya nanti ada beberapa titik lagi,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bapperinda Provinsi Papua Jimmy Albertho Yosaphat Thesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Djong H. W. Makanuay, Asisten I Bupati Solok Selatan Efi Yandri, serta pejabat terkait lainnya.
