DPR: Penghapusan Prodi Tak Relevan Lapangan Kerja Perlu Kajian Kuat
DPR: Penghapusan Prodi Tak Relevan Perlu Kajian Kuat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa wacana penghapusan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan lapangan kerja harus melalui kajian yang matang dan komprehensif. Langkah tersebut tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi dunia pendidikan dan tenaga kerja.

Kajian Akademik dan Kebutuhan Industri

Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan bahwa setiap keputusan untuk menghapus prodi harus didasarkan pada data dan analisis yang kuat. "Kami mendorong agar penghapusan prodi tidak hanya melihat relevansi dengan pasar kerja, tetapi juga mempertimbangkan aspek akademik dan kontribusi keilmuan," ujarnya dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurut Ledia, banyak prodi yang mungkin tidak langsung terkait dengan lapangan kerja tertentu, tetapi justru menjadi fondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ia mencontohkan prodi-prodi di bidang humaniora dan ilmu sosial yang sering dianggap kurang praktis, namun penting untuk membentuk pemikiran kritis dan analitis mahasiswa.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Dampak Penghapusan Prodi

Penghapusan prodi secara massal dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya lapangan kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan, serta berkurangnya pilihan bagi calon mahasiswa. Oleh karena itu, DPR meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh terlebih dahulu.

"Kami tidak ingin kebijakan ini justru mempersempit akses pendidikan tinggi. Setiap prodi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing," tambah Ledia.

Rekomendasi DPR

DPR merekomendasikan agar pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi profesi, dunia usaha, dan akademisi, dalam proses evaluasi prodi. Selain itu, perlu ada mekanisme adaptasi bagi prodi yang terancam dihapus, misalnya melalui transformasi kurikulum atau penggabungan dengan prodi lain yang lebih relevan.

"Kami juga mendorong agar prodi-prodi yang ada terus melakukan inovasi dan penyesuaian dengan perkembangan zaman, sehingga lulusannya tetap kompetitif di pasar kerja," pungkas Ledia.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga