Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama atau terbaik untuk kategori kabupaten dengan status 'Kinerja Tinggi' dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026. Penghargaan ini menjadi yang keempat kalinya diraih Banyuwangi setelah sebelumnya juga meraih predikat serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, Banyuwangi juga dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia oleh Kemendagri.
Penilaian Berdasarkan 606 Indikator
Penilaian kinerja ini didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Terdapat 606 indikator penilaian yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Banyuwangi berhasil meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dan status kinerja Tinggi.
Penghargaan Diserahkan pada Hari Otonomi Daerah
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Dalam sambutannya, Bima Arya menekankan pentingnya angka dan indikator sebagai bukti kinerja pemerintahan, namun mengingatkan agar kepala daerah tidak berhenti pada angka tersebut. Ia berpesan agar terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pemerintahan, sesuai dengan arahan Presiden.
Apresiasi Bupati Banyuwangi
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri. Ia mengakui bahwa Banyuwangi belum sempurna dan akan terus berbenah. "Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. Insyaallah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan," ujar Ipuk. Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi, seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan, dan kesehatan.
Fokus pada SDM dan Kemandirian Ekonomi
Ipuk juga menambahkan bahwa arahan dari Kemendagri menjadi perhatian ke depan, terutama dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Hal ini sejalan dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.
Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan IPM
Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, menjelaskan bahwa penilaian mencakup aspek makro yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia mengungkapkan bahwa Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif, terutama dalam penurunan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin terus menurun dari 8,07% pada tahun 2021 (masa pandemi COVID-19) menjadi 6,13% pada tahun 2025. Angka ini merupakan yang terendah yang pernah dicapai Banyuwangi.
Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga terus meningkat, mencapai Rp 67,08 juta pada tahun 2025, dibandingkan Rp 62,08 juta pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi juga naik menjadi 75,17 pada tahun 2025, meningkat dari 74,3 pada tahun 2024. Evaluasi juga dilakukan pada kinerja pelayanan dasar, seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan maksimal, dengan capaian 100% untuk pelayanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui.
Predikat Inovatif dan SAKIP AA
Budi juga menambahkan bahwa Banyuwangi telah menjadi Kabupaten Terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Selain itu, Banyuwangi meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menjadikannya satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat tersebut. Prestasi ini menunjukkan komitmen Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
