DPR Minta Pemerintah Perjelas Kebijakan TKA bagi Siswa Didik, Wajib atau Sekadar Pilihan?
Anggota DPR menyoroti kejelasan status Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi peserta didik. Kebijakan ini dipertanyakan apakah bersifat wajib atau opsional.
Delvira Hutabarat
Diterbitkan: 19 April 2026, 13:57 WIB
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sabam Sinaga (Istimewa)
Mengapa Komisi X DPR RI Mempertanyakan Status TKA?
Status Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi peserta didik menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI. DPR mempertanyakan apakah kebijakan tersebut bersifat wajib atau opsional bagi setiap siswa. Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menegaskan bahwa kejelasan status ini sangat penting agar pelaksanaan TKA tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
"Ada semacam niatan dari masyarakat agar TKA ini menjadi satu kewajiban bersama, sehingga ada penegasan dari para guru untuk mengingatkan anak-anak didik nantinya harus mengikuti TKA," kata Sabam dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Ia menilai, kejelasan kebijakan akan mendorong partisipasi siswa sekaligus membantu pemerintah memperoleh data yang akurat mengenai capaian pendidikan nasional. "Itu menurut kami juga perlu sekali, supaya tidak terkesan abu-abu," ujarnya.
Masalah Rendahnya Capaian TKA di Beberapa Daerah
Sabam turut menyoroti masih rendahnya capaian TKA di sejumlah daerah. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima dalam kunjungan tersebut, terdapat wilayah dengan tingkat kelulusan hanya sekitar 10 persen. "Hari ini kita mendengar persentase TKA ada yang hanya 10 persen. Ini menjadi sesuatu yang perlu jadi perhatian," kata dia.
Kualitas Pengajaran Guru sebagai Faktor Penting
Selain faktor sarana prasarana, ia menilai kualitas pengajaran guru juga memiliki keterkaitan erat dengan hasil TKA siswa. "Saya berpikir tidak hanya sarana prasarana, guru pun mungkin juga memiliki andil terhadap capaian hasil TKA anak-anak," tegasnya.
Komisi X DPR RI, kata dia, akan membawa berbagai temuan di lapangan sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah. "Guna menyusun langkah strategis peningkatan mutu pendidikan nasional," pungkasnya.
DPR berharap klarifikasi ini dapat memperbaiki sistem evaluasi pendidikan dan mendukung tujuan nasional dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia.
