Gubernur Jateng Tegaskan Komitmen Kesetaraan Hak untuk Penyandang Disabilitas
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kelompok difabel tidak boleh hanya dipandang sebagai objek semata. Mereka memiliki hak yang sama dengan seluruh masyarakat lainnya. Prinsip kesetaraan hak ini terus digaungkan dan diupayakan secara konsisten di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Kolaborasi untuk Inklusi
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Luthfi menyatakan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial, kementerian terkait, serta seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya saat berbincang langsung dengan sejumlah penyandang disabilitas di Warung Soto Pak Wito Cabang Kariadi, Kota Semarang, pada Selasa (28/10/2025).
"Saya adalah bapaknya difabel Jawa Tengah. Setiap kunjungan kerja di wilayah, saya pasti menyempatkan bertemu mereka. Saya juga memiliki anak difabel, yang sejak kecil dekat dengan saya, dan saya tidak pernah merasa malu atau canggung," ujar Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Gubernur menambahkan, "Mereka memiliki kebahagiaan tersendiri di tengah kekurangan yang dimiliki. Inilah yang menjadi perhatian kita bersama, sehingga pemerintah dan negara harus hadir untuk mereka."
Data dan Program Nyata
Berdasarkan data yang ada, jumlah penyandang disabilitas di Jawa Tengah tercatat sebanyak 117.404 orang, atau sekitar 0,003% dari total penduduk provinsi. Luthfi mengaku bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memberikan perhatian khusus kepada kelompok disabilitas atau difabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jawa Tengah yang inklusif.
Perhatian ini diwujudkan dalam berbagai langkah konkret, antara lain:
- Membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak.
- Mengupayakan akses pendidikan yang setara dan berkualitas.
- Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan yang inklusif.
- Menyediakan aksesibilitas fasilitas publik dan berbagai kebutuhan khusus lainnya.
Program Kecamatan Berdaya dan Kuota Kerja
Salah satu program unggulan yang disebutkan adalah Program Kecamatan Berdaya. Program ini dirancang untuk mewadahi dan mengembangkan potensi wilayah, termasuk dengan melibatkan kelompok difabel, kelompok perempuan dan lansia, serta kelompok pemuda.
"Kecamatan Berdaya merupakan salah satu upaya kreatif yang kami munculkan agar kelompok difabel terlindungi dan terberdayakan di lingkungannya, termasuk dengan menyediakan bantuan hukum bagi mereka," jelas Luthfi.
Selain itu, Pemprov Jateng juga secara aktif mendorong perusahaan-perusahaan, baik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun sektor swasta, untuk dapat menyerap tenaga kerja dari kelompok disabilitas.
"Kesempatan kerja untuk difabel sudah diatur dengan kuota 2% di BUMD atau BUMN, dan 1% di perusahaan swasta lainnya. Kebijakan ini sudah berjalan di Jawa Tengah dan akan terus kami dorong pelaksanaannya," tegas Ahmad Luthfi.
Deklarasi Sahabat Difabel dari Pemilik Warung
Acara makan soto bersama Gubernur Ahmad Luthfi dan kelompok difabel tersebut digagas oleh pemilik warung, Pak Wito. Kegiatan ini merupakan bagian dari tasyakuran satu tahun berdirinya cabang Soto Pak Wito Kariadi di Kota Semarang.
Dalam kesempatan yang penuh makna itu, Pak Wito secara terbuka mendeklarasikan diri untuk menjadi sahabat difabel. "Mulai hari ini saya akan menjadi sahabat difabel. Hari ini, besok, dan seterusnya saya akan mendukung kelompok difabel," tuturnya dengan penuh komitmen.
Dengan berbagai langkah dan komitmen yang dinyatakan, upaya mewujudkan kesetaraan dan inklusi bagi penyandang disabilitas di Jawa Tengah terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.
