Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk melakukan rekrutmen besar-besaran guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Indonesia yang masih kekurangan.
Kebutuhan Guru yang Mendesak
Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa, menyatakan bahwa Indonesia masih kekurangan ratusan ribu guru. Oleh karena itu, rekrutmen besar-besaran diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan guru yang kompeten.
Rekomendasi DPR
- Pemerintah harus segera membuka formasi guru ASN dan PPPK dalam jumlah besar.
- Proses rekrutmen harus transparan dan akuntabel.
- Prioritas diberikan pada daerah terpencil dan tertinggal.
Ledia juga mengingatkan bahwa selain rekrutmen, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan guru agar mereka dapat fokus dalam mengajar. Guru yang sejahtera akan berdampak positif pada mutu pendidikan.
Tanggapan Pemerintah
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyambut baik dorongan DPR. Ia mengakui bahwa kebutuhan guru memang sangat besar, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Pemerintah berkomitmen untuk terus membuka rekrutmen PPPK guru setiap tahun.
Namun, Nadiem juga menekankan pentingnya kualitas. Ia menegaskan bahwa rekrutmen tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga harus memastikan kompetensi guru yang direkrut. Oleh karena itu, seleksi akan dilakukan secara ketat.
Langkah Selanjutnya
- Pemerintah akan menyusun peta kebutuhan guru secara nasional.
- Formasi rekrutmen akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
- Program peningkatan kompetensi guru akan terus digalakkan.
Dengan adanya dorongan dari DPR, diharapkan rekrutmen guru ASN dan PPPK dapat segera direalisasikan. Hal ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
