Polisi Kaji Penghapusan Jalur Sepeda Permanen di Sudirman, Jakarta
Polisi sedang mengkaji kemungkinan penghapusan jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kajian ini dilakukan karena jalur tersebut dinilai tidak efektif dalam operasionalnya sehari-hari.
Sejarah dan Kontroversi Jalur Sepeda Permanen
Jalur sepeda permanen di Sudirman mulai dipasang sejak Februari 2021, menggunakan pembatas berupa planter box beton. Meskipun awalnya bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pesepeda, jalur ini terus menuai pro dan kontra. Pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, seperti motor yang melintas di jalur sepeda atau pesepeda yang tidak menggunakan jalur yang disediakan.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar, menyatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk meniadakan kembali jalur sepeda permanen jika dinilai tidak efektif. "Memang kita perlu lakukan kajian perlu nggak lagi nanti lajur sepeda permanen," ujarnya pada Sabtu, 8 Mei 2021.
Data dan Kecelakaan yang Mendasari Kajian
Fahri menjelaskan bahwa pelanggaran sering terjadi pada jam sibuk, antara pukul 08.00 hingga 09.00 WIB, saat intensitas pesepeda justru menurun. Selain itu, kajian ini juga menyusul insiden kecelakaan lalu lintas. Sebuah mobil terguling setelah menabrak pembatas jalur sepeda di Sudirman pada bulan sebelumnya, dengan fatalitas yang meningkat karena pembatas beton seberat 300 kg.
"Jadi kendaraan itu terbentur lebih keras karena dia (pembatas) terbuat dari beton seberat 300 kg," tambah Fahri. Polisi berencana mengumpulkan data lebih lanjut sebelum memutuskan kelanjutan jalur sepeda ini.
Penolakan dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta
Wacana penghapusan ini ditentang oleh Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Anggota fraksi, Abdul Aziz, menegaskan ketidaksetujuannya, mengingat jalur sepeda merupakan bagian dari kampanye gubernur untuk memperbanyak infrastruktur bersepeda. "Kalau dihapus berarti kan hilang," katanya pada Minggu, 9 Mei 2021.
Aziz mendorong Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya untuk melakukan kajian komprehensif yang mengutamakan kepentingan pesepeda. "Hasilnya harus mengarah ke kepentingan pesepeda, bukan kepentingan kendaraan lain," tegasnya.
Respons Pemprov DKI dan Masa Depan Jalur Sepeda
Di sisi lain, Pemprov DKI tetap berkomitmen pada rencana jalur sepeda permanen, bahkan sebelumnya membuka sayembara desain jalur sepeda terproteksi dengan hadiah Rp 52 juta. Namun, evaluasi terus dilakukan menyusul maraknya pelanggaran.
Kajian polisi ini menjadi sorotan publik, dengan banyak pihak mempertanyakan efektivitas dan keamanan jalur sepeda permanen di tengah tingginya volume lalu lintas Jakarta. Keputusan akhir akan diambil setelah data dan analisis lengkap terkumpul.
