Orang Tua Dukung Penuh Kebijakan Pembatasan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun
Pemerintah Indonesia resmi akan membatasi akses media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 16 tahun mulai tanggal 28 Maret 2026 mendatang. Kebijakan strategis ini diatur secara formal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang baru saja diterbitkan.
Dukungan Kuat dari Forum Orang Tua
Menanggapi langkah progresif pemerintah tersebut, Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Kota Bandung, Saeful Rohman, menyatakan dukungan penuh dan eksplisit terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial ini. Menurut analisis mendalam Saeful, fenomena ketergantungan anak terhadap platform media sosial saat ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan.
"Kami sangat khawatir generasi penerus bangsa kita tidak lagi memahami dinamika dan pertarungan sesungguhnya di dunia nyata. Akibatnya, daya saing mereka bisa menurun drastis dan mental mereka menjadi rapuh serta tidak tangguh," tegas Saeful dalam keterangan tertulisnya yang dirilis pada Jumat (13/3/2026).
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa anak-anak zaman sekarang cenderung menjadi kurang berinteraksi secara langsung di dunia nyata karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk menjelajahi dunia maya melalui layar gadget. Kondisi sosial yang mengkhawatirkan ini berpotensi besar membuat anak-anak tidak siap menghadapi berbagai tantangan kompleks di kehidupan nyata yang sesungguhnya.
Peran Orang Tua dan Keterbatasan Kontrol
Saeful mengakui bahwa orang tua memang memiliki peran sentral dan tanggung jawab moral untuk mengontrol serta mengawasi interaksi anak-anak mereka di media sosial. Namun, ia menekankan bahwa kewenangan orang tua memiliki keterbatasan struktural yang signifikan karena interaksi anak di platform digital juga sangat ditentukan oleh algoritma canggih yang dimiliki oleh setiap platform media sosial.
"Karena itu, langkah strategis pemerintah untuk ikut berperan aktif dalam membatasi akses anak terhadap media sosial dinilai sangat tepat dan proporsional. Kehadiran pemerintah dalam kebijakan ini menunjukkan dengan jelas bahwa kontrol dan pengawasan bukan hanya berasal dari lingkungan rumah tangga, tetapi pemerintah juga turun langsung memberikan perlindungan sistematis," papar Saeful dengan penuh keyakinan.
Pembatasan akses ini diharapkan dapat secara efektif mengurangi konsumsi anak-anak terhadap konten negatif dan tidak baik yang beredar luas di dunia digital. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meminimalisir paparan iklan digital yang berlebihan kepada anak-anak di bawah umur.
Implementasi Teknis dan Platform yang Dibatasi
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Marroli J. Indarto, memberikan penjelasan teknis lebih rinci mengenai implementasi kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa saat aturan baru tersebut diterapkan secara resmi, anak-anak di bawah 16 tahun tidak akan lagi diperbolehkan memiliki akun media sosial pribadi.
Platform media sosial yang dimaksud dalam pembatasan ini mencakup berbagai aplikasi populer, antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (sebelumnya Twitter), Bigo Live, hingga platform game sosial seperti Roblox. Keputusan kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan mendalam bahwa ancaman di ruang digital bagi anak-anak semakin nyata dan mengkhawatirkan.
"Ancaman digital tersebut meliputi paparan konten pornografi, perundungan siber yang masif, penipuan secara daring yang semakin canggih, hingga risiko adiksi digital yang berdampak serius. Tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi anak-anak agar tercegah dari berbagai risiko kejahatan di dunia digital, seperti perundungan siber yang merusak mental," jelas Marroli dengan serius.
Respons Positif dari Kalangan Siswa
Meskipun pembatasan akses media sosial bagi anak-anak berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada fase awal penerapannya, kebijakan ini dinilai sangat perlu diambil sebagai bentuk konkret tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak di ruang digital. Dengan demikian, orang tua tidak harus menghadapi tantangan kompleks dunia digital sendirian tanpa dukungan regulasi.
Respons positif juga datang dari kalangan siswa sendiri. Salah seorang siswa SMP Darul Falah, Rizki Raditia, mengaku tidak mempermasalahkan apabila ia tidak lagi bisa memiliki akun media sosial pribadi. Menurut perspektifnya, kebijakan pemerintah ini dapat mencegah anak-anak menyalahgunakan media sosial, misalnya untuk menyebarkan informasi hoaks atau konten negatif lainnya.
Rizki yang biasanya menggunakan media sosial untuk mengisi waktu luang di rumah setelah pulang dari pondok pesantren menyatakan kesiapannya. Jika nantinya tidak lagi bisa mengakses media sosial, ia telah berencana matang untuk mengganti aktivitas digital tersebut dengan kegiatan yang lebih produktif seperti membantu orang tua di rumah dan berinteraksi langsung dengan keluarga.
Kebijakan pembatasan media sosial ini menandai komitmen serius pemerintah dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda Indonesia, sekaligus mendorong interaksi sosial yang lebih bermakna di dunia nyata.
