Wakil Ketua DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pencabulan Anak di Jaksel, Tolak Jalan Damai
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, secara tegas mendorong Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas kasus pencabulan anak di bawah umur yang melibatkan paman dan kakek korban. Dalam keterangannya pada Rabu, 11 Februari 2026, Sari menekankan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa kompromi, menolak segala bentuk penyelesaian melalui jalur kekeluargaan atau perdamaian.
Penegasan Hukum untuk Efek Jera
Sari Yuliati menegaskan bahwa kasus ini harus diusut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Dalam prosesnya jangan ada yang ditempuh jalan damai atau kekeluargaan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa penuntasan kasus ini penting untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan.
Pernyataan ini disampaikan meskipun sebelumnya telah terjadi pertemuan antara pihak keluarga korban dan pelaku, di mana pelaku mengakui kesalahan dan memohon maaf. Sari menekankan bahwa pengakuan dan permintaan maaf tidak boleh menggantikan proses hukum yang adil dan transparan.
Dampak Trauma dan Putus Sekolah
Kasus ini pertama kali terungkap melalui pengakuan seorang ibu bernama Caca Ambarwati dalam podcast Curhat Bang bersama Denny Sumargo. Korban, yang diinisialkan sebagai N, mengalami pelecehan seksual berulang kali oleh paman dan kakeknya sendiri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami trauma psikologis yang berat dan terpaksa putus sekolah.
Kejadian ini menyoroti betapa rentannya anak-anak terhadap kekerasan seksual, terutama ketika pelaku adalah orang terdekat dalam lingkungan keluarga. Trauma yang dialami korban tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga mengganggu masa depan pendidikannya.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Tegas
Sari Yuliati menekankan bahwa negara harus hadir untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan bagi korban. "Kami tentunya mendorong aparat penegak hukum untuk dapat segera menuntaskan dugaan kasus pencabulan ini," tegasnya. Ia berharap kasus ini dapat menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak, dengan proses yang cepat dan tidak memihak.
Dukungan dari lembaga legislatif seperti DPR diharapkan dapat memperkuat komitmen Polri dalam menangani kasus-kasus serupa. Penegakan hukum yang konsisten dan tanpa tebang pilih dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.
Implikasi Sosial dan Hukum
Kasus ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya:
- Edukasi tentang perlindungan anak di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- Mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi korban kekerasan seksual.
- Dukungan psikologis yang memadai untuk membantu pemulihan korban.
- Penghukuman yang setimpal bagi pelaku untuk mencegah pengulangan kejahatan.
Dengan desakan dari Wakil Ketua DPR ini, diharapkan Polres Jaksel dapat segera menyelesaikan penyelidikan dan membawa kasus ini ke pengadilan. Proses hukum yang transparan dan adil akan memberikan kepercayaan publik pada sistem peradilan serta melindungi hak-hak korban anak di bawah umur.
