Kamboja Klaim Sukses Turunkan Aktivitas Penipuan Online Hingga 50%
Pekan lalu, pemerintah Kamboja mengumumkan bahwa aktivitas di kompleks penipuan daring telah berkurang hingga setengahnya sejak awal tahun ini. Klaim ini disampaikan sebagai respons terhadap tekanan internasional yang meningkat untuk menindak jaringan kejahatan siber yang telah menjadikan negara Asia Tenggara itu sebagai pusat operasi global.
Industri Penipuan yang Merugikan Miliaran Dolar
Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja berkembang menjadi hub bagi pelaku penipuan siber, dengan keuntungan diperkirakan mencapai miliaran dolar dan korban tersebar di seluruh dunia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ratusan ribu orang telah diperdagangkan ke pusat-pusat penipuan dengan berbagai tipu daya, ditahan dalam kondisi mirip perbudakan, dan dipaksa bekerja untuk sindikat kriminal.
Masalah ini telah merusak citra Kamboja di mata internasional, mendorong negara-negara seperti China dan Amerika Serikat untuk menuntut tindakan tegas. Pada akhir tahun lalu, AS dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap salah satu konglomerat terbesar di Kamboja, sementara jaksa AS menyita aset kripto besar yang terhubung dengan pendirinya, Chen Zhi, seorang warga naturalisasi Kamboja yang pernah menjadi penasihat Perdana Menteri Hun Manet dan ayahnya, Hun Sen.
Upaya Pemerintah dan Skeptisisme yang Mengiringi
Kamboja membantah keterlibatan pejabat tinggi dalam industri penipuan dan berupaya menunjukkan komitmen penanganan. Otoritas menyatakan bahwa lebih dari 210.000 tersangka pelaku penipuan asing telah meninggalkan negara itu secara sukarela sejak Juni 2025, dengan sekitar 30.000 warga asing ditangkap dan dideportasi.
Pada 5 Maret, Perdana Menteri Hun Manet memaparkan rancangan undang-undang baru untuk memberantas operasi penipuan siber, yang akan membuat pemilik properti, tuan tanah, penyewa, dan perekrut tenaga kerja bertanggung jawab secara hukum jika terbukti terlibat, dengan denda hingga US$1.000 per pekerja ilegal. "Menindak kejahatan ini adalah komitmen bagi masa depan negara kita," kata Hun Manet.
Namun, kelompok pemerhati hak asasi manusia dan analis tetap skeptis. Montse Ferrer dari Amnesty International menyatakan keraguan atas kemajuan yang diklaim, menekankan kurangnya transparansi pemerintah. "Kami tidak tahu lokasi mana yang sudah diselidiki karena informasi tidak dipublikasikan," katanya.
Jason Tower dari Global Initiative Against Transnational Organized Crime menganggap pernyataan otoritas sebagai retorika untuk meredam sorotan internasional. "Klaim bahwa masalah bisa diselesaikan dalam satu bulan menunjukkan mereka belum memahami seriusnya persoalan," ujarnya.
Tekanan Internasional dan Dampak Ekonomi
Industri penipuan ilegal berkembang pesat setelah pandemi COVID-19 menggoncang ekonomi kasino ilegal di Kamboja, didorong oleh korupsi yang mengakar, lemahnya pengawasan, dan minimnya transparansi. Phnom Penh kemungkinan mulai bertindak karena tekanan dari China, sekutu dekatnya, yang banyak warganya menjadi korban dan pelaku.
Pada Januari, Kamboja mengekstradisi Chen Zhi ke Beijing setelah penyelidikan bersama, menunjukkan kaitan erat isu penipuan dengan hubungan bilateral. Amerika Serikat juga mempertegas respons karena jaringan penipuan semakin menargetkan korban di negara Barat, dengan tindakan terhadap Huione Group dan sanksi terhadap taipan seperti Senator Ly Yong Phat.
Scott Schelble dari FBI mengunjungi Thailand, Kamboja, dan Vietnam pekan lalu untuk meningkatkan koordinasi regional, menyebut operasi penipuan sebagai "perusahaan kriminal yang canggih dan memiliki sumber daya besar." US Treasury memperkirakan warga AS kehilangan setidaknya US$10 miliar pada 2024 akibat penipuan berbasis Asia Tenggara.
Tantangan dan Kritik terhadap Kemauan Politik
Dalam wawancara dengan media Barat, Hun Manet membantah mengetahui aktivitas Chen Zhi tetapi menekankan komitmen pemerintah. "Industri ilegal ini merusak ekonomi kami yang jujur dan memberi reputasi buruk bagi Kamboja," katanya, menambahkan dampak negatif terhadap pariwisata dan investasi sebagai alasan penindakan.
Namun, analis seperti Jacob Sims dari Harvard University Asia Center menilai kemampuan Kamboja membongkar industri ilegal bukan soal kapasitas, melainkan kemauan politik. "Untuk membongkar industri penipuan, Kamboja harus memiliki kemauan untuk menindak para pelaku dari kalangan elit," ujarnya, merujuk pada daftar panjang elit yang melindungi kejahatan tanpa konsekuensi hukum.
Para operator penipuan sering mendapat peringatan sebelum penggerebekan, memindahkan pekerja dan peralatan ke lokasi terpencil, dan membiarkan level bawah ditangkap sementara tokoh senior meloloskan diri. Jason Tower menambahkan bahwa pemain level atas sedang menyesuaikan diri dan menunggu pemerintah menyatakan misi selesai agar bisa membentuk situasi normal baru.
Dengan klaim penurunan 50% aktivitas penipuan, Kamboja berupaya memulihkan citra, tetapi skeptisisme dari komunitas internasional dan kebutuhan transparansi yang lebih besar tetap menjadi tantangan utama dalam upaya memberantas kejahatan siber yang kompleks ini.
