Kelompok Hamas yang bermarkas di Jalur Gaza secara resmi mengumumkan Khalil Al-Hayya sebagai pemimpin baru mereka, menggantikan mendiang Yahya Sinwar yang tewas dalam pertempuran melawan pasukan Israel pada Oktober 2024. Pengumuman ini disampaikan dalam pernyataan singkat pada Senin (20 Juli 2026) waktu setempat, dan dilaporkan oleh Reuters serta Anadolu Agency pada Selasa (21 Juli 2026).
Latar Belakang Khalil Al-Hayya
Hayya sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk wilayah Gaza dalam pengasingan dan negosiator utama kelompok tersebut. Ia menjadi figur sentral dalam kepemimpinan Hamas setelah kematian Sinwar dan Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan di Iran pada Juli 2024. Hayya dipandang memiliki sikap lebih garis keras dibandingkan Khaled Meshaal, kepala kantor Hamas dalam pengasingan yang juga kandidat kuat lainnya.
Hayya termasuk di antara pejabat tinggi Hamas yang menjadi target serangan Israel di Doha, Qatar, tempat ia bermarkas. Setelah kematian Sinwar, Hamas mengandalkan dewan tinggi beranggotakan lima orang, termasuk Hayya dan Meshaal, serta tiga pejabat senior lainnya.
Proses Pemilihan yang Panjang
Pemilihan pemimpin baru Hamas merupakan proses panjang yang dimulai sejak Januari 2026. Proses ini sempat terhenti akibat perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, pertempuran di Lebanon antara Hizbullah dan militer Tel Aviv, serta operasi militer Israel yang terus berlangsung di Gaza. Pemilihan dilakukan oleh dewan beranggotakan 50 orang, yang terdiri dari anggota Hamas di Gaza, Tepi Barat (termasuk yang di penjara Israel), dan mereka yang berada di pengasingan.
Pesan Perlawanan dan Dampak Negosiasi
Analis politik Palestina, Reham Owda, menilai terpilihnya Hayya memiliki sejumlah pesan khusus. Menurut Owda, pemilihan ini mengisyaratkan bahwa Hamas tetap berkomitmen pada perjuangan bersenjata, menolak perlucutan senjata dalam kondisi apa pun, dan berniat membangun kembali kekuatan militer mereka, sembari mempertahankan aliansi dengan Iran dan Poros Perlawanan.
"Hal ini mengindikasikan bahwa negosiasi terkait perlucutan senjata kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan dan hambatan yang signifikan," kata Owda kepada Reuters.
Rencana perdamaian Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump menuntut Hamas melucuti persenjataan dan Israel menarik pasukan dari Jalur Gaza. Namun pembicaraan antara Hamas, mediator (Mesir, Qatar, dan Turki), serta utusan Dewan Perdamaian bentukan Trump sejauh ini gagal mencapai kesepakatan menyeluruh untuk mengakhiri konflik.
Implikasi ke Depan
Terpilihnya Hayya dipandang sebagai sinyal bahwa Hamas akan mengambil sikap lebih keras dalam negosiasi. Dengan latar belakang Hayya sebagai negosiator utama dan figur garis keras, kemungkinan besar kelompok ini akan tetap menolak tuntutan perlucutan senjata. Hal ini berpotensi memperpanjang konflik dan menghambat upaya perdamaian di Gaza.
