Heboh Sewa Mobil Dinas Land Rover Defender Walkot Samarinda Rp 160 Juta Per Bulan
Kebijakan penggunaan mobil dinas di Pemerintah Kota Samarinda menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyewa kendaraan Land Rover Defender dengan biaya mencapai Rp 160 juta per bulan. Mobil ini diklaim disiapkan sebagai fasilitas untuk melayani tamu VIP yang berkunjung ke Kota Tepian.
Kontrak Sewa dan Penggunaan Kendaraan
Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan, menjelaskan bahwa mobil Defender tersebut telah disewa sejak tahun anggaran 2022, dengan kontrak yang dimulai pada 2023 dan berakhir pada 2026. "Nilai sewanya sekitar Rp 160 juta per bulan," ujar Dilan dalam wawancara dengan wartawan, seperti dilansir dari detikKalimantan.
Dilan menambahkan bahwa Wali Kota Samarinda terkadang menggunakan kendaraan Land Rover Defender untuk kegiatan di lapangan, sementara untuk aktivitas di dalam kota, beliau lebih sering memakai Toyota Camry yang merupakan mobil dinas peninggalan wali kota sebelumnya, Syaharie Jaang. "Ini menunjukkan fleksibilitas dalam penggunaan kendaraan operasional," katanya.
Permintaan Review ke Inspektorat
Merespons sorotan publik, Wali Kota Samarinda Andi Harun mendatangi Kantor Inspektorat Kota Samarinda di Jalan Dahlia, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur, pada Jumat (13/3/2026). Kedatangannya bertujuan untuk menyerahkan surat permintaan review terkait pengelolaan kendaraan operasional di lingkungan Pemkot Samarinda.
Andi Harun menegaskan bahwa kendaraan operasional pada dasarnya disiapkan untuk mendukung kegiatan kedinasan dan pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah. "Saya tidak meminta jenis atau merek kendaraan tertentu, karena ini bagian dari proses administratif," jelasnya melalui keterangan resmi.
Namun, ia menilai penting untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas. "Permintaan review ini adalah bentuk tanggung jawab kepemimpinan dalam menjaga kepercayaan publik," imbuhnya.
Implikasi dan Tanggapan Publik
Isu ini muncul di tengah perhatian terhadap pengelolaan anggaran daerah, terutama setelah kasus serupa seperti pengembalian uang mobil dinas Rp 8,49 miliar oleh Gubernur Kalimantan Timur. Publik mempertanyakan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana untuk sewa kendaraan mewah seperti Land Rover Defender.
Beberapa poin kritis yang diangkat meliputi:
- Kesesuaian biaya sewa dengan kebutuhan riil pelayanan tamu VIP.
- Mekanisme pengadaan yang harus lebih terbuka dan akuntabel.
- Dampak anggaran besar ini terhadap prioritas pembangunan di Samarinda.
Inspektorat Samarinda kini dituntut untuk melakukan pemeriksaan mendalam guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses ini. Hasil review diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan rekomendasi perbaikan untuk tata kelola kendaraan dinas di masa depan.
