Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, menegaskan pentingnya pembenahan partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Menurutnya, tanpa partai politik yang sehat, demokrasi berisiko terjerumus ke dalam praktik transaksional dan kehilangan arah ideologis.
Demokrasi Pancasila sebagai Jalan Tengah
Dalam keterangannya pada Selasa, 6 Mei 2026, Bamsoet menyampaikan bahwa sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri bangsa telah memilih demokrasi Pancasila sebagai sistem kehidupan bernegara. "Sejak awal berdirinya republik ini, para founding fathers telah berketetapan memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan tengah terbaik. Demokrasi yang tidak sekadar prosedural, tetapi berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa," ujar Bamsoet saat menjadi pembicara dalam acara RenTalks 2026 SMA Labschool Cirendeu.
Esensi Demokrasi dan Tantangan Partai Politik
Bamsoet menjelaskan bahwa esensi demokrasi adalah menempatkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, termasuk dalam lingkup kepartaian. Partai politik seharusnya menjadi ruang kaderisasi kepemimpinan, pendidikan politik, serta penyambung kepentingan rakyat. Namun, realitas menunjukkan masih adanya tantangan serius, seperti rendahnya kaderisasi berbasis meritokrasi, dominasi elit, dan praktik politik uang yang merusak kualitas demokrasi. Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2025 mencatat tingkat kepercayaan terhadap partai politik hanya berkisar 60 persen.
Fenomena Pragmatisme Politik
Fenomena pragmatisme politik dinilai semakin menguat dalam sistem kepartaian. Partai politik kerap terjebak pada orientasi jangka pendek untuk memenangkan pemilu, sehingga mengabaikan fungsi ideologis dan pendidikan politik kepada masyarakat. Akibatnya, publik sering kali disuguhi kontestasi yang lebih menonjolkan popularitas dan 'isi tas', dibandingkan integritas, kapasitas, atau gagasan. "Salah satu tantangan utama demokrasi saat ini adalah belum optimalnya fungsi partai politik dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan. Fenomena politik transaksional, pragmatisme kekuasaan, hingga praktik politik uang masih menjadi pekerjaan rumah serius," kata Bamsoet.
Pembenahan Menyeluruh Diperlukan
Bamsoet menegaskan bahwa pembenahan partai politik secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi harus diperkuat agar melahirkan pemimpin berkualitas. Selain itu, transparansi pendanaan partai juga menjadi isu penting. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak kasus korupsi yang melibatkan politisi atau kepala daerah berakar dari mahalnya biaya politik dan lemahnya sistem pendanaan partai. Setidaknya sejak tahun 2004 hingga 2026, lebih dari 200 kepala daerah telah dijerat KPK karena kasus korupsi.
Pendidikan Politik dan Peran Negara
Di sisi lain, pendidikan politik kepada masyarakat juga harus diperkuat agar pemilih semakin rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang atau disinformasi. "Negara harus hadir memperkuat sistem kepartaian agar lebih sehat, transparan, dan akuntabel. Dengan partai politik yang kuat dan berintegritas, demokrasi Pancasila akan semakin kokoh dan mampu menjawab tantangan zaman," tutup Bamsoet.
