Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Komisi III DPR RI mendesak agar pelaku korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Desakan ini disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (11/7/2026), yang membahas perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.
Perkara Cederai Rasa Keadilan
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru menilai perkara tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat karena diduga melibatkan aparat penegak hukum. "Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati," kata Falah. Menurutnya, perkara ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, mulai dari dugaan korupsi pengadaan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), kasus PT Asabri, hingga dugaan korupsi penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. "Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batu bara, bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Sangat menjijikkan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini," ujarnya.
Fraksi PAN: Aparat Seharusnya Memberantas Korupsi
Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Endang Agustina. Ia mengaku prihatin atas dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. "Seharusnya aparat penegak hukum memberantas korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang," kata Endang. Menurut Endang, dugaan praktik pemerasan dalam sejumlah perkara semakin melukai rasa keadilan masyarakat, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah. "Masyarakat sedang susah hidupnya. Dia yang seharusnya memberantas korupsi tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat, kalau perlu dihukum mati," tegasnya.
DPR Bentuk Panja Pengawasan Penegakan Hukum
Dalam rapat yang sama, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI juga menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum. Panja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman itu akan mengawal proses penanganan perkara agar berjalan transparan, profesional, dan akuntabel.
