Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat inovasi sebagai fondasi dalam mewujudkan smart governance yang berkelanjutan. Ajakan ini disampaikan dalam sambutannya saat menerima penghargaan 'Excellence Leadership Innovation in Smart Governance for Urban Sustainability' pada ajang Anugerah Penghargaan Smart City, Innovation Construction & Sustainable Living 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Sabtu (11/7/2026).
Smart Governance Lebih dari Sekadar Digitalisasi
Yusharto menegaskan bahwa smart governance tidak boleh dipahami secara sempit sebagai digitalisasi pelayanan publik atau sekadar penggunaan aplikasi pemerintahan. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang cerdas mencakup kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data, mengintegrasikan lintas sektor, memperkuat partisipasi publik, memanfaatkan kecerdasan artifisial dan analitik data, serta membangun kolaborasi antarpemerintah dan multipihak.
"Smart governance adalah kemampuan pemerintah mengambil keputusan berbasis data, mengintegrasikan lintas sektor, memperkuat partisipasi publik, memanfaatkan kecerdasan artifisial dan analitik data, serta membangun kolaborasi antarpemerintah dan multipihak," ujar Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, melansir Antara.
Ia menambahkan, "Tata kelola pemerintahan yang cerdas tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy)."
Tantangan Perkotaan dan Urgensi Inovasi
Yusharto menjelaskan bahwa penghargaan yang diterimanya merupakan bentuk apresiasi atas komitmen BSKDN dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan sekaligus amanah untuk terus memperkuat peran BSKDN sebagai penggerak lahirnya kebijakan publik yang inovatif dan berdampak. "Penghargaan ini bukanlah garis akhir dari sebuah perjalanan, melainkan amanah untuk terus memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti," ucap dia.
"Penghargaan ini sesungguhnya juga menjadi milik seluruh pemerintah daerah yang setiap hari menghadirkan berbagai solusi bagi masyarakat melalui inovasi," sambung Yusharto.
Menurut dia, tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks akibat urbanisasi menuntut pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih inovatif. Persoalan seperti kemacetan, perumahan, pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan tidak dapat dijawab melalui pendekatan birokrasi konvensional. "Tantangan tersebut tidak dapat dijawab melalui pendekatan birokrasi konvensional, melainkan memerlukan kebijakan berbasis data, didukung teknologi digital, serta dibangun melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat," kata Yusharto.
Inovasi Daerah sebagai Fondasi Pembangunan Nasional
Dalam konteks itu, Yusharto menegaskan bahwa inovasi daerah merupakan fondasi penting pembangunan nasional. Karena itu, Kemendagri terus membangun ekosistem inovasi melalui pembinaan, pengukuran, pendampingan, serta diseminasi berbagai praktik terbaik yang dikembangkan pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah inovasi daerah yang dilaporkan pemerintah daerah meningkat signifikan dari 3.718 inovasi pada tahun 2018 menjadi 36.742 inovasi pada tahun 2025. Lonjakan ini menunjukkan bahwa inovasi telah berkembang menjadi budaya kerja pemerintahan di berbagai daerah. "Di balik puluhan ribu inovasi tersebut terdapat pengalaman, pembelajaran, dan solusi yang telah terbukti menjawab persoalan masyarakat. Tugas kami adalah memastikan seluruh praktik baik itu diolah menjadi pengetahuan kebijakan, dianalisis secara ilmiah, lalu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi secara nasional," terang Yusharto.
Dia menambahkan bahwa BSKDN akan terus memperkuat fungsinya sebagai lembaga kajian kebijakan pemerintah (government think tank) di lingkungan Kemendagri. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan prakiraan kebijakan (policy foresight), kecerdasan artifisial, analitik data, serta evaluasi kebijakan berbasis bukti untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan saat ini maupun masa depan.
"Keberhasilan pembangunan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga kemampuan pemerintah mengubah pengetahuan menjadi kebijakan, inovasi menjadi budaya kerja, serta kolaborasi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat," jelas Yusharto.
