KPK Hadapi Kendala Pengusutan Kasus Korupsi Makanan Tambahan Bayi dan Ibu Hamil
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui mengalami hambatan signifikan dalam proses pengusutan dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil. Kendala utama yang dihadapi lembaga antirasuah ini adalah kesulitan mencari sampel atau contoh dari produk makanan tambahan tersebut untuk keperluan pengujian laboratorium.
Pencarian Sampel Menjadi Tantangan Utama
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pencarian sampel makanan tambahan telah berlangsung cukup lama. "Ya ini sudah lama betul. Kami yang sekarang sedang didalami atau sedang kami cari itu adalah sampling," ujar Asep di gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026).
Menurut Asep, sampel tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan pengujian ilmiah guna membuktikan ketidaksesuaian kandungan dalam makanan tambahan. "Karena itu akan dilakukan uji sampel dari makanan tambahannya itu gitu. Sampel makanan tambahannya itu yang sedang kita cari, ini sering juga saya sampaikan, ada barangnya udah lama. Kita sedang cari di apa namanya, di perusahaan-perusahaan," terangnya.
Investigasi Ilmiah Membutuhkan Bukti Konkret
Asep menekankan bahwa penyelidikan kasus ini memerlukan pendekatan ilmiah yang ketat. "Karena dari apa namanya, kita kan terkait dengan scientific investigation ya. Jadi investigasi yang menggunakan keilmuan gitu ya, harus ada hasil nanti lab, itu benar nggak. Walaupun ditanyakan saat ini misalkan tadi kekurangan ini, kekurangan itu, bener nggak di barangnya itu seperti itu, gitu. Itu yang agak kami kesulitan," sambungnya.
KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap pengadaan makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan. Kasus ini telah mengungkap modus operandi yang merugikan negara dan masyarakat.
Modus Korupsi yang Merugikan Kesehatan Publik
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya telah memaparkan modus dalam perkara ini. Program pemerintah untuk memberikan nutrisi kepada ibu hamil dan anak-anak stunting melalui makanan tambahan justru disalahgunakan.
Makanan tambahan untuk bayi yang berbentuk biskuit ternyata memiliki nutrisi yang dikurangi secara signifikan. "Pada kenyataannya biskuit ini nutrisinya dikurangi. Jadi lebih banyak gula dan tepungnya. Sedangkan premiksnya, nyebutnya premiks nih, karena baru saja kita komunikasikan, itu dikurangi," ucap Asep dalam keterangan di KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Pengurangan kandungan nutrisi ini tidak hanya menurunkan kualitas gizi biskuit, tetapi juga mempengaruhi harga pengadaan. "Sehingga itu juga, selain menurunkan kualitas gizi dari biskuit, itu juga berpengaruh terhadap harga. Jadi harganya menjadi lebih murah," tambahnya.
Dampak Buruk bagi Ibu Hamil dan Bayi
Akibat praktik korupsi ini, terjadi kerugian negara dan yang lebih parah adalah dampak kesehatan yang dialami penerima manfaat. Ibu hamil yang menerima makanan tambahan berkualitas rendah tidak terbebas dari risiko stunting pada bayi mereka.
"Itu tidak ada pengaruhnya bagi perkembangan anak dan ibu hamil, sehingga yang stunting tetap stunting. Ibu hamil juga rentan terhadap penyakit. Ini mungkin sebentar lagi kita juga akan ambil keputusan untuk dinaikkan (penyidikan)," tegas Asep.
Latar Belakang dan Status Penyidikan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan bayi dan ibu hamil ini telah dilakukan sejak awal tahun 2024. Dugaan praktik korupsi tersebut terjadi dalam periode 2016 hingga 2020.
Meskipun telah berlangsung cukup lama, KPK belum membuka secara rinci perkembangan perkara ini. Asep menegaskan bahwa kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan awal. "Itu masih lidik (penyelidikan) ya," jelas Asep menutup penjelasannya.
Kasus ini menyoroti betapa rentannya program kesehatan masyarakat terhadap praktik korupsi, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti nutrisi untuk ibu hamil dan bayi. KPK terus berupaya mengatasi kendala teknis dalam penyelidikan untuk mengungkap kebenaran dan menindak pelaku.
