KPK Geledah Dua Rumah Ono Surono, Politikus PDIP Berpeluang Dipanggil Kembali
KPK Geledah Rumah Ono Surono, Politikus PDIP Bisa Dipanggil

KPK Geledah Dua Rumah Ono Surono, Politikus PDIP Berpeluang Dipanggil Kembali

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di dua rumah milik Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono. Lokasi penggeledahan tersebut berada di Bandung dan Indramayu, yang terkait dengan penyidikan kasus korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik telah menyita sejumlah barang bukti dari kedua lokasi tersebut. Barang bukti yang disita meliputi perangkat elektronik, dokumen penting, serta uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Saat ini, barang bukti tersebut sedang dianalisis secara mendalam untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut.

Peluang Pemeriksaan Ulang Ono Surono

Budi Prasetyo menambahkan bahwa untuk memperkuat keterangan dari barang bukti yang telah disita, Ono Surono berpeluang dipanggil kembali oleh KPK. Pemeriksaan ulang ini bertujuan untuk meminta kesaksiannya terkait temuan penyidik selama dua kali penggeledahan rumahnya.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

"Terbuka kemungkinan dilakukan penjadwalan pemeriksaan kepada saudara ONS (Ono Surono) untuk menerangkan temuan penyidik dalam dua kegiatan penggeledahan tersebut," kata Budi di Jakarta, seperti dikutip pada Selasa, 7 April 2026.

Riwayat Pemeriksaan Sebelumnya

Sebelumnya, Ono Surono telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi pada Kamis, 15 Januari 2026, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Dalam pemeriksaan itu, Ono mengaku dicecar oleh penyidik mengenai aliran uang yang terkait dengan kasus tersebut.

"Ada beberapa lah yang ditanyakan. Iya (dicecar soal aliran uang)," ujar Ono usai menjalani pemeriksaan. Selain itu, penyidik juga mendalami peran dan tugasnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Barat, bukan hanya sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar.

Hal ini relevan karena Ade Kuswara Kunang, selain menjabat sebagai bupati Bekasi, juga merupakan politikus PDIP yang memegang posisi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Bekasi. Keterkaitan ini menjadi fokus penyidikan KPK dalam mengungkap jaringan korupsi yang diduga melibatkan kedua politikus tersebut.

Dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti ini, KPK menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di tingkat daerah. Proses hukum ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga