KPK Dalami Dugaan Intervensi Lelang oleh Bupati Pati Nonaktif Sudewo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW) melakukan intervensi terhadap proses lelang selama masa jabatannya sebagai anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024. Komisi V DPR RI merupakan mitra kerja Kementerian Perhubungan, yang menambah bobot investigasi ini.
Pemeriksaan Tiga Saksi Kunci
Untuk mengusut dugaan tersebut, KPK memeriksa tiga saksi pada Selasa, 21 April 2026. Para saksi yang dihadirkan adalah:
- HS, aparatur sipil negara dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya.
- MSH, perwakilan dari PT Surya Kencana Baru.
- NW, Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi sekaligus Komisaris CV Cakra Semesta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa semua saksi hadir dalam pemeriksaan. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait adanya intervensi dan pengaturan lelang di BTP Jawa Timur (BTP Surabaya) yang diduga dilakukan oleh SDW selaku anggota Komisi V DPR RI bersama-sama dengan Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen," ujar Budi.
Dugaan Pemberian Imbalan Melalui Orang Kepercayaan
Selain dugaan intervensi lelang, KPK juga memfokuskan pemeriksaan pada dugaan pemberian imbalan kepada Sudewo. Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik mendalami kemungkinan imbalan tersebut disalurkan melalui orang kepercayaan Sudewo, menambah kompleksitas kasus korupsi ini.
Latar Belakang Operasi Tangkap Tangan
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Sudewo pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sehari kemudian, Sudewo bersama tujuh orang lainnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani proses penyidikan.
Pada 20 Januari 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Mereka adalah:
- Sudewo, Bupati Pati nonaktif.
- Abdul Suyono, Kepala Desa Karangrowo.
- Sumarjiono, Kepala Desa Arumanis.
- Karjan, Kepala Desa Sukorukun.
Kasus Lain yang Melibatkan Sudewo
Selain kasus intervensi lelang dan pemerasan, Sudewo juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Proyek ini berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, menunjukkan pola pelanggaran yang berulang.
Investigasi KPK terhadap Sudewo mencerminkan komitmen lembaga anti-korupsi dalam memberantas praktik suap dan intervensi yang merugikan negara. Kasus ini juga menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, terutama dalam proses pengadaan dan lelang proyek pemerintah.
