KPK Apresiasi Langkah Menag Laporkan Gratifikasi Jet dari OSO
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi atas langkah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang melaporkan dugaan gratifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi yang difasilitasi oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Pelaporan ini dinilai sebagai contoh positif bagi seluruh penyelenggara negara dalam upaya pencegahan korupsi.
Teladan Positif bagi Penyelenggara Negara
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pelaporan yang dilakukan Menag Nasaruddin Umar pada Senin, 23 Februari 2026, menjadi teladan yang patut diikuti. "Ini menunjukkan komitmen kuat seorang menteri dalam memberantas korupsi, khususnya melalui upaya pencegahan seperti melaporkan gratifikasi sejak dini," ujar Budi di Jakarta.
Budi menjelaskan tiga poin penting yang disampaikan Menag dalam pertemuan tersebut:
- Komitmen pemberantasan korupsi dengan melaporkan gratifikasi awal.
- Contoh positif tidak hanya di Kementerian Agama, tetapi juga bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.
- Edukasi kepada masyarakat dan swasta untuk tidak memberikan hadiah kepada penyelenggara negara.
"Kita sejak awal melakukan mitigasi, khususnya pencegahan korupsi," tambah Budi, menekankan pentingnya tindakan proaktif ini.
Latar Belakang Kedatangan Menag ke KPK
Menteri Agama Nasaruddin Umar datang ke kantor KPK untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan pesawat jet pribadi saat berkunjung ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026. Kunjungan tersebut bertujuan meresmikan Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, dengan fasilitas pesawat dari OSO.
Menag menyatakan bahwa ini bukan pertama kalinya ia berkonsultasi dengan KPK. "Saya pernah menyerahkan pemberian dari seseorang yang diduga terkait penyelenggaraan haji, dan kali ini saya menyampaikan penggunaan pesawat khusus," jelas Nasaruddin Umar.
Apresiasi dan Komitmen Menag
Nasaruddin Umar mengungkapkan rasa syukur atas pertemuan yang berjalan lancar dan memberikan apresiasi kepada KPK yang memberi ruang untuk penjelasan. Ia bertekad menjadi contoh bagi pegawai Kementerian Agama dan penyelenggara negara lainnya.
"Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman lain. Mari kita mendukung gagasan KPK dan menjadi penyelenggara yang baik," ajaknya. Ia juga menekankan pentingnya melaporkan hal-hal yang syubhat (tidak jelas hukumnya) tanpa rasa khawatir.
Langkah ini diharapkan memperkuat budaya integritas dan transparansi dalam birokrasi Indonesia, mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif di masa depan.
