Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, ICW Soroti Peran Pemerintahan Prabowo-Gibran
Organisasi kampanye anti korupsi, Transparency International, baru saja merilis laporan Corruption Perceptions Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi untuk tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Indonesia tercatat mengalami penurunan signifikan, dengan skor 34 dari 100, turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Posisi Indonesia juga merosot dari peringkat 99 ke 109 di antara 182 negara yang disurvei.
Penyebab Penurunan Menurut ICW
Indonesia Corruption Watch (ICW) langsung menyoroti capaian buruk ini. Menurut ICW, penurunan indeks persepsi korupsi tidak lepas dari peran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam siaran persnya, ICW menilai bahwa selama satu tahun terakhir, pemerintahan ini menunjukkan kecenderungan membangun ekosistem kekuasaan yang menormalisasi praktik-praktik negatif.
"Kondisi tersebut berimplikasi pada melemahnya penegakan hukum serta semakin merusak agenda reformasi yang telah dibangun secara sistematis selama 27 tahun terakhir," tegas ICW.
Lima Catatan Penting ICW
ICW menguraikan setidaknya lima catatan kritis terkait penurunan ini:
- Penurunan peringkat sepuluh posisi dalam setahun menandakan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi hanya sebatas retorika.
- Skor terkait prevalensi suap dan korupsi turun drastis 19 poin, dari 45 menjadi 26, berdasarkan data IMD Business School World Competitiveness Yearbook.
- Tidak ada legislasi prioritas dari pemerintah atau DPR yang mendorong penguatan agenda antikorupsi, termasuk upaya mengembalikan UU KPK ke versi sebelum revisi 2019.
- Kualitas pencegahan korupsi merosot, sebagaimana tercermin dalam indeks Bertelsmann Stiftung Transformation, karena ketergantungan pada pengelolaan konflik kepentingan yang buruk.
- Konflik kepentingan, seperti pembagian jabatan strategis dan proyek kepada keluarga serta kroni, turut memengaruhi penurunan indeks.
Contoh Praktik Nepotisme dan Konflik Kepentingan
ICW memberikan contoh konkret praktik yang memperburuk situasi, antara lain:
- Pembentukan kabinet gemuk dengan banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN atau perusahaan swasta.
- Pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang yayasannya terafiliasi dengan kader partai politik, aparat penegak hukum, dan militer.
ICW menegaskan bahwa penurunan CPI ini adalah sinyal alarm bagi Indonesia untuk segera melakukan introspeksi dan perbaikan mendasar dalam sistem antikorupsi.
