Bupati Rejang Lebong Ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan
Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin sore, 9 Maret 2026. Penangkapan ini diduga terkait dengan praktik pemberian fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Penangkapan dan Pemeriksaan Lanjutan
Muhammad Fikri tidak sendirian saat ditangkap oleh KPK. Dia diamankan bersama dengan tujuh orang lainnya dalam operasi tersebut. Setelah penangkapan, mereka dibawa ke Jakarta pada Selasa pagi, 10 Maret 2026, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum diangkut ke ibu kota, mereka terlebih dahulu diperiksa di Mapolres Bengkulu.
Kapolres Kepahiang, AKBP Yuriko Fernanda, mengonfirmasi bahwa markasnya digunakan oleh tim KPK sebagai tempat pemeriksaan. "Sebagai tempat aja (pemeriksaan yang dilakukan KPK) ada penggunaan tempat, dipinjam sejak pukul 23.00 WIB," ujarnya. Proses ini dilakukan dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.
Penyitaan Barang Bukti dan Kronologi Penangkapan
Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPK menangkap Muhammad Fikri setelah melakukan serangkaian penyelidikan tertutup. Pada Senin pagi, tim KPK melakukan pemantauan terhadap aktivitas bupati di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan saat menghadiri kegiatan internal. Selanjutnya, tim bergerak menuju kediaman pribadi Muhammad Fikri di Jalan Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.
Saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rejang Lebong, Hary Eko Purnomo, juga berada di rumah tersebut. Selain mengamankan sejumlah orang, KPK menyita beberapa barang bukti, termasuk telepon seluler dan sejumlah uang yang diduga berasal dari kontraktor terkait dugaan pemberian fee proyek.
Setelah penggeledahan, Muhammad Fikri dan lainnya dibawa ke Mapolres Bengkulu. Dalam perjalanan, bupati terlihat mengenakan baju putih dan celana Levis. Operasi ini menandai upaya KPK dalam memberantas praktik korupsi di tingkat daerah, dengan fokus pada transaksi proyek yang mencurigakan.
