Anggaran Meja Biliar Rp 486 Juta di Rumah Dinas Pimpinan DPRD Sumsel Disorot Publik
Anggaran Meja Biliar Rp 486 Juta di DPRD Sumsel Disorot

Anggaran Meja Biliar Rp 486 Juta di Rumah Dinas Pimpinan DPRD Sumsel Disorot Publik

Rencana pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) telah menuai sorotan tajam dari publik. Anggaran yang disiapkan untuk membeli dua unit meja biliar tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp 486,9 juta.

Rincian Alokasi Dana Pengadaan

Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dana tersebut diunggah oleh Sekretariat DPRD Sumsel per tanggal 7 Maret 2026. Alokasi anggaran ini ditujukan untuk dua pimpinan tinggi di lembaga legislatif tersebut.

Rinciannya menunjukkan bahwa Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, direncanakan akan menerima alokasi dana sebesar Rp 151 juta untuk pengadaan meja biliar di rumah dinasnya. Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, mendapatkan alokasi yang lebih besar, yaitu Rp 335,9 juta.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Kontroversi dan Tanggapan Publik

Pengadaan barang mewah seperti meja biliar dengan anggaran yang mencapai hampir setengah miliar rupiah ini telah memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan urgensi dan prioritas penggunaan dana publik untuk keperluan pribadi di rumah dinas, terutama di tengah berbagai tantangan pembangunan dan kesejahteraan yang masih dihadapi oleh provinsi Sumatera Selatan.

Transparansi dan Akuntabilitas menjadi isu sentral dalam kasus ini, mengingat pengadaan tersebut tercatat dalam sistem resmi pemerintah. Publik menuntut klarifikasi lebih lanjut mengenai justifikasi anggaran yang sedemikian besar untuk peralatan hiburan, serta apakah proses pengadaan ini telah mengikuti prinsip-prinsip efisiensi dan kebutuhan yang mendesak.

Kasus ini juga menyoroti potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang kerap menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi. DPRD Sumsel diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat untuk meredam keresahan yang timbul.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga