Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya tahun anggaran 2023-2026 dengan tersangka Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Surat dakwaan dan barang bukti perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.
Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis pada Kamis (16/7) menyatakan bahwa JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf i UU Tipikor, dengan terdakwa Fadia Arafiq (FAR). Dengan pelimpahan ini, proses penegakan hukum memasuki tahapan persidangan.
Budi menambahkan bahwa JPU KPK masih menunggu penetapan hari sidang dari majelis hakim untuk membacakan surat dakwaan sebagai awal pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum. KPK berharap seluruh rangkaian persidangan dapat berjalan independen, objektif, dan transparan, sehingga dapat mengungkap fakta hukum secara utuh serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait.
Pemindahan Tahanan dan Penyitaan Aset
JPU KPK telah melakukan pemindahan penahanan terhadap Fadia dari Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Semarang guna mendukung kelancaran dan efektivitas proses persidangan. Selama penyidikan, KPK menyita sejumlah aset milik Fadia yang diduga terkait perkara, antara lain tiga unit toko retail waralaba dan salon, serta jam tangan.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Selasa, 3 Maret dini hari. KPK terus berkomitmen memberantas korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
