Habiburokhman Apresiasi Transparansi Polri di Bawah Kapolri Sigit
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan pujian terhadap transparansi Polri dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Dalam sebuah seminar bertajuk 'UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi' di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026), dia menyatakan bahwa Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya dibandingkan dengan institusi negara lainnya.
Reformasi dan Integritas Polri
Habiburokhman memulai paparannya dengan membicarakan percepatan transformasi Polri yang tengah berjalan. "Kita tahu bahwa belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi," ujarnya. Menurutnya, hal ini wajar karena institusi negara memang dituntut untuk mempercepat reformasi dirinya sendiri.
Dia menekankan bahwa salah satu aspek yang erat kaitannya dengan reformasi adalah integritas. Tantangan integritas selalu ada di setiap lembaga negara, termasuk Polri, di mana terdapat oknum-oknum yang melanggar aturan. Namun, Habiburokhman menegaskan bahwa pimpinan Polri tidak perlu risau selama institusi berani bertindak tegas.
"Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, 'jangan risau dengan oknum'. Semua institusi pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar," kata Habiburokhman. "Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut. Dan saya harus katakan, Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya."
Perbandingan dengan Institusi Lain
Politikus Gerindra ini kemudian membandingkan transparansi Polri dengan institusi negara lainnya. Menurutnya, di lembaga lain, kejelasan sanksi terhadap pelanggar sering kali sulit untuk dipantau oleh publik.
"Mohon maaf, kita sudah ikuti kalau di institusi lain mohon maaf yang melakukan pelanggaran kita nggak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan, apakah diproses hukum. Kalau Polri melanggar dikit PTDH ya kan? Nah ini semua dilakukan secara terbuka," ujar Habiburokhman.
Dia mengapresiasi sikap Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak alergi terhadap keterbukaan. Baginya, transparansi adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh oknum dan bukan merupakan kebijakan institusi.
"Jadi saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit ini tidak alergi dengan keterbukaan," imbuhnya. "Sama dengan di DPR Pak, senjata kita satu-satunya yang bisa menolong kita ini keterbukaan. Sejelek apa pun kita tapi kalau kita terbuka rakyat tuh pasti masih bisa kasih excuse. Itu juga dilakukan oleh pimpinan Polri saat ini mendorong keterbukaan."
Dukungan Komisi III DPR
Lebih lanjut, Habiburokhman memastikan bahwa Komisi III DPR akan terus mendorong proses penegakan hukum yang transparan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dia mengapresiasi langkah Polri yang selalu cepat menindaklanjuti temuan atau kesimpulan dari DPR.
"Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran," sebut Habiburokhman. "Kami dorong proses yang terbuka, tapi respons yang amat baik ditunjukkan oleh Polri adalah langsung menindaklanjuti apa yang kita simpulkan. Nah itu yang kita dorong terus."
Dengan demikian, Habiburokhman menegaskan bahwa transparansi dan respons cepat Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Sigit patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya reformasi dan peningkatan integritas institusi.
