Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 28,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan ini muncul karena pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dinilai belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejagung secara optimal.
Pernyataan Jaksa Agung Muda Pembinaan
Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin), Hendro Dewanto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR yang digelar pada Senin, 15 Juni 2026. Hendro menyebutkan bahwa pagu anggaran untuk Kejagung sebesar Rp 15,5 triliun dinilai belum ideal untuk menjalankan seluruh mandat institusi.
“Kami mengusulkan tambahan kebutuhan anggaran pada tahun anggaran 2027 sebesar Rp 28,151 triliun. Tambahan kebutuhan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan,” ujar Hendro di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
13 Tantangan yang Mendasari Usulan
Hendro menjelaskan bahwa terdapat 13 tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2027 yang menjadi dasar usulan penambahan anggaran. Tantangan tersebut mencakup optimalisasi penegakan hukum hingga peningkatan kesejahteraan pegawai.
“Penyusunan kebutuhan ideal Kejaksaan RI tahun 2027 telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 13 perkiraan kondisi dan tantangan yang harus dihadapi dalam tahun 2027,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Optimalisasi penegakan hukum yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai kejaksaan, tunjangan kinerja kelas jabatan, dan tunjangan jabatan fungsional jaksa serta pegawai kejaksaan.”
Rincian Alokasi Tambahan Anggaran
Usulan tambahan sebesar Rp 28,1 triliun tersebut dibagi ke dalam dua program utama. Pertama, Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum sebesar Rp 11,39 triliun. Kedua, Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 16,76 triliun.
“Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum sebesar Rp 11,39 triliun. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 16,76 triliun,” pungkas Hendro.
