Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) pada Senin (20/7/2026). Penangkapan terjadi hanya beberapa jam setelah LAZ menghadiri acara nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina.
Nobar Final Piala Dunia hingga Subuh
Berdasarkan laporan detikBali, LAZ hadir dalam nobar tersebut bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Acara berlangsung hingga Senin subuh. Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat Akhmad Saikhu membenarkan bahwa ia bersama bupati dan sejumlah pejabat mengikuti nobar hingga pagi hari.
"Saya mungkin dalam konteks ini tidak akan menjelaskan lebih jauh. Karena tadi pagi kan kita nonton (final piala dunia) bareng (Bupati) sampai pagi kita di lapangan, terus setelah itu udah selesai bola pulang kita," ujar Saikhu, Senin siang.
Penyegelan Ruang Kerja Bupati dan Kadis PUPRPKP
Beberapa jam setelah nobar, ruang kerja LAZ di kantor Pemkab Lombok Barat telah disegel oleh KPK. Pita merah-hitam bertuliskan 'Dilarang melewati garis batas' dipasang tepat di pintu ruang kerja bupati. Tak hanya itu, KPK juga menyegel ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lalu Ratnawo sekitar pukul 07.30 Wita.
Saikhu mengaku baru mengetahui penyegelan setelah tiba di kantor. Ia terkejut saat mendapati ruang kerja bupati dan kadis PUPRPKP telah dipasangi pita. "Setelah kita masuk ada situasi seperti ini," ungkapnya. Saikhu memastikan LAZ tidak berada di kantor saat penyegelan dilakukan. Hingga Senin siang, belum ada penjelasan resmi terkait penyegelan tersebut.
Konfirmasi KPK
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penangkapan tersebut. "Benar," katanya saat dihubungi wartawan. Fitroh belum menjelaskan kasus yang menjerat Lalu Ahmad Zaini. KPK masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.
Operasi tangkap tangan ini menambah daftar panjang penindakan korupsi di tingkat kepala daerah. LAZ merupakan bupati periode 2021-2026 yang sebelumnya juga pernah tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
