Menteri HAM Pigai: Polisi Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa institusi kepolisian menjadi lembaga yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pernyataan ini disampaikan berdasarkan laporan yang diterima Komnas HAM, di mana kepolisian menempati posisi pertama dalam jumlah pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.
Urutan Pengaduan ke Komnas HAM
Dalam acara Kick Off dan Launching Program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban Hak Asasi Manusia di Indonesia di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (11 Maret 2026), Pigai merinci urutan pengaduan sebagai berikut:
- Pertama: Kepolisian
- Kedua: Korporasi
- Ketiga: Pemerintah pusat atau daerah
- Keempat: Individu
Pigai menekankan bahwa berbagai laporan yang masuk umumnya berkaitan dengan isu mendasar dalam perlindungan HAM, seperti hak atas keadilan dan hak atas rasa aman. "Kasus yang sering diadukan meliputi hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, hak rasa aman, hak hidup, dan kebebasan pribadi," ujarnya.
Pengalaman Menangani Ribuan Kasus
Selama menjabat sebagai komisioner Komnas HAM, Pigai mengaku telah menangani ribuan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. "Karena saya menangani ribuan kasus di Komnas HAM selama lima tahun, lebih dari 10.000 bahkan 15.000 kasus," katanya. Pengalaman ini memberikan gambaran mendalam tentang tren dan pola pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Air.
Sinyal Masalah dalam Penegakan Hukum
Menurut Pigai, banyaknya pengaduan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait profesionalitas dan objektivitas proses peradilan. "Proses peradilan tidak selalu dilakukan secara profesional, imparsial, dan objektif. Seringkali terjadi trial by the mobs atau trial by the press," kata dia.
Ia menilai keberadaan media massa menjadi penting dalam mengawasi proses hukum sekaligus menghadirkan keadilan bagi masyarakat. "Seringkali ketidakadilan dalam pelayanan oleh aparat penegak hukum menyebabkan pers harus bersuara. Karena ada pers, kemudian ada gerakan massa yang menginginkan munculnya keadilan," ujar Pigai. Pernyataan ini menggarisbawahi peran kunci media dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor penegakan hukum.
Dengan data ini, Pigai berharap dapat mendorong perbaikan sistem dan peningkatan kesadaran HAM di kalangan aparat penegak hukum, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat dipulihkan.
