Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengerahkan jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur untuk memantau bentrokan antarwarga di Adonara, Flores Timur, yang telah menewaskan tiga orang dan membakar puluhan rumah. Langkah ini merupakan bagian dari penanganan konflik secara menyeluruh, dengan pemantauan lapangan untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat pascakonflik serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna mendukung penyelesaian secara damai.
Pendekatan Budaya Lebih Efektif daripada Pemolisian
Menurut Pigai, berdasarkan pengalaman menangani kasus serupa di daerah tersebut, pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya mengedepankan aspek penegakan hukum. "Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian," ujar Pigai dikutip dari Antara, Minggu (19/7/2026). Pelibatan tokoh adat dan mekanisme penyelesaian yang hidup di tengah masyarakat mampu membangun kembali kepercayaan serta mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.
Koordinasi dengan Pemda dan Tokoh Adat
Hasil pemantauan di lapangan akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat dan agama, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat guna memastikan penyelesaian insiden bentrokan berlangsung secara damai, menghormati HAM, serta memberikan rasa aman bagi warga terdampak.
Harapan agar Adonara Segera Kondusif
"Kementerian HAM berharap situasi di Adonara segera kondusif sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal," ucap Pigai. Berdasarkan data sementara Kementerian HAM, bentrokan yang terjadi pada Sabtu (18/7) tersebut mengakibatkan sedikitnya tiga orang meninggal dunia serta puluhan rumah terbakar. Kementerian HAM akan terus memantau perkembangan dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.
