Menteri HAM Janji Lindungi Pers dari Intimidasi, Soroti Peran Krusial Media
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara tegas meminta para insan pers untuk tetap berani dalam mengungkap fakta dan memperjuangkan kebenaran melalui setiap karya jurnalistik yang dihasilkan. Dalam pernyataannya, Pigai menegaskan kesiapannya untuk melindungi media jika mengalami intimidasi atau kekerasan, dengan alasan bahwa pers memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan mengawasi kekuasaan di Indonesia.
Komitmen Perlindungan dan Dukungan Langsung
Dalam acara Kick Off dan Launching Program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban Hak Asasi Manusia di Indonesia yang diselenggarakan di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, pada Rabu (11/3/2026), Pigai menyampaikan pesan motivasional. "Mari kita menjadi pembela kebenaran dan HAM. Boleh mengungkapkan apa saja. Jika ada pers yang dikritik atau dianiaya, saya akan pasang badan," ujarnya dengan penuh semangat.
Pigai juga membagikan pengalaman pribadinya dalam menunjukkan dukungan langsung kepada media yang menghadapi intimidasi, termasuk mendatangi kantor majalah Tempo setelah terjadi insiden teror. "Waktu saya memutuskan datang ke Tempo, orang bilang Presiden pasti marah. Tapi apa kata Presiden Prabowo? 'Natalius, I love you.' Beliau sudah kenal saya 31 tahun. Itulah Pak Prabowo," cerita Pigai, mengilustrasikan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan media.
Peran Vital Pers dalam Demokrasi dan HAM
Menurut Pigai, keberadaan dan peran media sangat menentukan kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Dia menekankan bahwa tanpa peran pers, masyarakat akan kesulitan memperoleh informasi yang benar dan memperjuangkan keadilan. "Media adalah jendela dunia dan cakrawala bangsa. Tanpa media, semuanya akan gelap gulita," jelasnya.
Lebih lanjut, Pigai menilai bahwa pers memiliki kekuatan besar dalam mengontrol berbagai institusi kekuasaan, termasuk pemerintah, legislatif, yudikatif, dan korporasi. "Pers itu kekuatannya di atas negara. Kita belajar teori Montesquieu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sekarang korporatif. Keempatnya dikontrol oleh pers. Pers adalah real power, absolute power," katanya, menegaskan posisi strategis media dalam tata kelola negara.
Pers sebagai Instrumen Keadilan
Pigai menyatakan bahwa pers sering kali berperan sebagai instrumen yang menghadirkan keadilan ketika sistem hukum tidak berjalan secara ideal. Dia mengamati bahwa media kerap membuka persoalan yang tidak tertangani dengan baik oleh aparat penegak hukum. "Seringkali ketidakadilan dalam pelayanan oleh aparat penegak hukum menyebabkan pers harus bersuara. Karena ada pers, kemudian ada gerakan massa yang menginginkan munculnya keadilan," paparnya.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media untuk membangun peradaban hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, Pigai mengajak pers untuk terus menghadirkan pemberitaan yang memperjuangkan keadilan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ketidakadilan. "Mari kita gaungkan, mari kita besarkan, mari kita hadirkan keadilan bagi mereka yang membutuhkan melalui media," tandasnya, menutup pernyataannya dengan seruan untuk aksi bersama.
