Kementerian HAM Siapkan Kelas Khusus dan Kompetisi Jurnalistik untuk Wartawan
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tengah menyiapkan sejumlah program nasional yang secara khusus menyasar kalangan jurnalis di seluruh Indonesia. Program ini mencakup kelas khusus pendidikan hak asasi manusia, kompetisi karya jurnalistik, dan anugerah bagi karya-karya terbaik yang fokus pada isu HAM.
Peluncuran Program di Jakarta
Menteri HAM Natalius Pigai secara resmi meluncurkan inisiatif ini dalam acara Kick Off dan Launching Program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban Hak Asasi Manusia di Indonesia. Acara tersebut diselenggarakan di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, pada Rabu, 11 Maret 2026.
"Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa kita buka kelas khusus untuk jurnalis, minimal ilmu pengetahuan," tegas Pigai dalam sambutannya.
Rincian Program untuk Jurnalis
Program yang digagas Kementerian HAM tidak hanya terbatas pada pelatihan, tetapi juga meliputi kompetisi yang bertujuan mendorong karya jurnalistik berkualitas tinggi. Pigai menjelaskan bahwa karya wartawan yang mengangkat isu hak asasi manusia, seperti penderitaan masyarakat atau upaya penegakan keadilan, akan dinilai dan diberikan penghargaan.
"Jadi karya wartawan yang memuat tentang hak asasi manusia, mengungkap fakta penderitaan, rintihan, orang yang menghadirkan keadilan dan lain-lain itu akan dijadikan penilaian dan akan ada hadiahnya," ujarnya.
Sertifikasi dan Peluang Edukasi
Peserta yang mengikuti pelatihan HAM berpeluang mendapatkan sertifikasi resmi dari kementerian. Sertifikasi ini memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan edukasi HAM di berbagai komunitas, termasuk di kalangan media sendiri.
"Begitu setelah dididik, kita kasih sertifikasi. Bapak, Ibu pekerja media bisa menyampaikan, bisa mengajar, mengajar hak asasi manusia di komunitas jurnalis. Itu kami Kementerian HAM punya, siap men-support. Bisa individu, bisa komunitas," jelas Pigai.
Kolaborasi dengan Media
Menurut Pigai, kolaborasi dengan media sangat krusial karena pers memiliki pengaruh signifikan dalam membangun kesadaran publik mengenai isu HAM. Dia mengakui bahwa selama ini hubungan antara pemerintah dan media sering kali terasa berjarak, padahal pers merupakan mitra penting dalam kehidupan demokrasi.
"Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hati untuk pers. Hubungan kita adalah simbiosis interdependensi, saling menjaga independensi tetapi juga berkolaborasi," ungkapnya.
Peran Pers dalam Pembangunan HAM
Pigai menegaskan bahwa pembangunan peradaban HAM di Indonesia tidak akan efektif tanpa dukungan dari komunitas media dan pers. Dia menilai pers sebagai salah satu kekuatan terbesar yang mampu mendorong kemajuan dalam bidang hak asasi manusia di Tanah Air.
"Pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia," katanya.
Program ini didanai dari alokasi anggaran Kementerian HAM yang selama ini dialokasikan untuk sosialisasi, pendidikan, dan penyuluhan HAM kepada masyarakat. Dengan melibatkan jurnalis, diharapkan upaya penyebaran informasi tentang HAM dapat lebih luas dan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.
