Iran Eksekusi Gantung Dua Anggota Oposisi yang Dituduh Coba Gulingkan Pemerintah
Otoritas Iran telah melaksanakan eksekusi mati terhadap dua pria yang dinyatakan bersalah karena menjadi anggota kelompok oposisi terlarang dan berupaya menggulingkan pemerintah Teheran. Eksekusi dengan metode hukuman gantung ini dilaksanakan pada Senin (30/3/2026) pagi waktu setempat, seperti dilaporkan oleh situs web Mizan Online yang dikelola otoritas kehakiman Iran.
Eksekusi di Tengah Konflik Regional yang Memanas
Pelaksanaan eksekusi ini terjadi ketika Iran sedang terlibat dalam pertempuran melawan Amerika Serikat dan Israel, menyusul serangan skala besar oleh kedua negara sekutu tersebut sejak 28 Februari lalu. Teheran telah membalas dengan gelombang serangan rudal dan drone terhadap target di Israel dan negara Teluk yang menampung aset militer AS, yang memicu konflik regional yang lebih luas dan meningkatkan ketegangan di kawasan.
"Setelah konfirmasi dan persetujuan akhir atas hukuman mereka oleh Mahkamah Agung, Akbar Daneshvarkar dan Mohammad Taghavi-Sangdehi telah dihukum gantung pagi ini," demikian pernyataan resmi dari Mizan Online. Kedua pria yang dieksekusi tersebut disebut berafiliasi dengan Organisasi Mujahidin Rakyat Iran, yang juga dikenal sebagai Mujahedeen-e-Khalq (MEK). Organisasi ini telah diasingkan sejak tahun 1980-an dan ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Teheran.
Tuduhan dan Latar Belakang Aksi Protes
Mizan Online melaporkan bahwa kedua pria itu didakwa karena berpartisipasi dalam "aksi teroris", melakukan tindakan yang bertujuan untuk menggulingkan Republik Islam Iran, dan mengganggu keamanan nasional. Mereka juga disebut turut berperan dalam "kerusuhan dan aksi teroris perkotaan", meskipun tidak diketahui secara jelas kapan penangkapan terjadi atau apakah mereka terlibat dalam aksi protes baru-baru ini.
Aksi protes di Iran dimulai pada akhir Desember 2025 akibat kenaikan biaya hidup, yang kemudian meluas menjadi unjuk rasa antipemerintah di berbagai wilayah. Puncak protes terjadi pada 8 dan 9 Januari lalu, dengan otoritas Teheran menyebut bahwa aksi yang awalnya damai berubah menjadi "kerusuhan yang dihasut asing" yang melibatkan pembunuhan dan vandalisme.
Korban dan Laporan yang Bertolak Belakang
Pemerintah Iran mengumumkan bahwa lebih dari 3.000 orang tewas selama kerusuhan, termasuk personel keamanan dan warga sipil, serta mengaitkan kekerasan tersebut dengan "aksi teroris". Namun, kelompok hak asasi manusia Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS mencatat lebih dari 7.000 kematian, dengan sebagian besar korban adalah demonstran. Perbedaan angka ini menyoroti ketegangan informasi dan klaim yang saling bertentangan dalam konflik internal dan eksternal Iran.
Eksekusi ini menambah daftar hukuman mati di Iran, yang sering kali menuai kritik dari komunitas internasional, terutama dalam konteks pelanggaran HAM dan penanganan oposisi politik. Situasi ini diperparah oleh konflik regional yang sedang berlangsung, di mana Iran menghadapi tekanan militer dan diplomatik dari AS dan Israel, sambil berusaha menjaga stabilitas dalam negeri di tengah gejolak sosial dan ekonomi.
