Amnesty International Soroti Potensi Pelanggaran HAM Jelang Piala Dunia 2026
Sebuah laporan yang dirilis oleh Amnesty International pada Senin, 30 Maret 2026, memperingatkan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada musim panas mendatang dapat membawa risiko signifikan bagi berbagai pihak. Laporan berjudul "Humanity Must Win: Defending Rights, Tackling Repression at the 2026 FIFA World Cup" ini secara khusus mengkritik Amerika Serikat, yang akan menjadi tuan rumah untuk 78 dari total 104 pertandingan.
Kondisi Darurat Hak Asasi di Amerika Serikat
Amnesty menggambarkan situasi di AS sebagai "darurat hak asasi manusia" dengan pola praktik otoritarian yang mengkhawatirkan. Laporan tersebut mengutip tindakan agen imigrasi ICE yang melakukan penggerebekan, penahanan anak-anak, dan deportasi ratusan ribu orang. The New York Times memperkirakan lebih dari 500.000 orang dideportasi dari AS pada tahun 2025. Selain itu, kelompok pendukung LGBTQI+ merasa tidak aman, dan pendukung dari beberapa negara peserta dilarang masuk ke AS.
Congress.gov mencatat bahwa warga Haiti dan Iran dikenai larangan masuk total, sementara Pantai Gading dan Senegal menghadapi pembatasan perjalanan sebagian. Partisipasi Iran dalam turnamen juga diragukan karena konflik dengan AS dan Israel.
Kritik terhadap Kanada dan Meksiko
Meski hanya menyelenggarakan 13 pertandingan masing-masing, Kanada dan Meksiko juga mendapatkan kecaman dalam laporan Amnesty. Di Meksiko, otoritas memobilisasi 100.000 personil keamanan, termasuk militer, untuk menangani tingkat kekerasan yang tinggi. Sebuah kelompok perempuan menuntut kejelasan atas lebih dari 133.000 orang yang hilang dan berencana melakukan aksi damai di luar Stadium Azteca saat pertandingan pembuka.
Sementara itu, di Kanada, Amnesty menyoroti kekhawatiran bahwa tunawisma berisiko terpinggirkan, terutama di kota tuan rumah Vancouver dan Toronto. Laporan ini juga mengkritik pembatasan hak berkumpul secara damai, termasuk terhadap demonstrasi mendukung hak rakyat Palestina dan kamp mahasiswa, yang sering dibubarkan secara berlebihan oleh polisi.
Potensi Represi yang Lebih Besar
Julia Duchrow, Sekretaris Jenderal Amnesty International di Jerman, menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 berpotensi menghadirkan lebih banyak represi daripada sepak bola. Ia menekankan bahwa siapa pun yang memprotes atau mengkritik harus siap menghadapi tindakan represif selama turnamen. Jika praktik seperti penggerebekan ICE dan larangan masuk terus berlanjut, acara ini bisa menjadi simbol intimidasi negara.
Banyak isu yang dikritik dalam laporan ini sebelumnya telah disoroti oleh Sport & Rights Alliance, koalisi yang juga diikuti Amnesty. Mereka menyerukan perlindungan konkret bagi pekerja, atlet, penggemar, jurnalis, dan anak-anak di Piala Dunia 2026.
Tanggapan dari FIFA
FIFA belum memberikan tanggapan khusus terhadap laporan Amnesty. Dalam statuta resminya, FIFA menyatakan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan mendorong perlindungan atas hak-hak tersebut. Pada tahun 2025, Presiden FIFA Gianni Infantino menjanjikan bahwa semua orang akan diterima di negara tuan rumah untuk Piala Dunia mendatang.
Laporan ini mengingatkan pentingnya mekanisme perlindungan yang mengikat untuk memastikan semua peserta dapat menikmati turnamen tanpa rasa takut dan diskriminasi.
