Pramono Anung Perkuat Vaksinasi Campak Melalui Posyandu di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan langkah strategis untuk mencegah penyebaran penyakit campak dengan menggalakkan program vaksinasi melalui penguatan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) hingga tingkat wilayah. Pernyataan ini disampaikan di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026, sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran publik terhadap wabah campak dan munculnya kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi.
Posyandu Sebagai Garda Terdepan Edukasi Kesehatan
Pramono menekankan bahwa Posyandu berfungsi sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin campak. "Kami baru saja melantik tim Posyandu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu tugas utama mereka adalah mensosialisasikan pentingnya vaksinasi," jelasnya. Upaya ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga Jakarta dan mengurangi risiko penularan penyakit menular.
Fokus pada Stunting dan Tuberkulosis sebagai Prioritas Kesehatan
Selain campak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memprioritaskan penanganan dua persoalan kesehatan utama lainnya, yaitu stunting (kekerdilan pada anak) dan Tuberkulosis (TBC). Pramono menyoroti bahwa kedua isu ini masih menjadi tantangan signifikan di wilayah perkotaan seperti Jakarta. "Di Jakarta, kami berkonsentrasi pada TBC dan stunting sebagai fokus kesehatan utama," ungkapnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani berbagai aspek kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Bantahan Terkait Isu Kenaikan Gaji Tenaga Kesehatan
Dalam kesempatan yang sama, Pramono Anung juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa gaji tenaga kesehatan (nakes) di Jakarta tidak pernah naik selama 10 tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa gaji nakes, baik yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan rumah sakit swasta di Jakarta, kecuali beberapa rumah sakit premium seperti Pondok Indah. "Gaji nakes di Jakarta sebenarnya sudah lebih tinggi daripada banyak rumah sakit di sini," tegasnya.
Meski demikian, Pramono berjanji akan menelaah lebih lanjut data terkait isu tersebut untuk memastikan kondisi yang sebenarnya di lapangan. "Saya akan pelajari lebih detail untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian," tambahnya. Isu ini sebelumnya disorot oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, yang menyebutkan stagnasi gaji nakes dalam dekade terakhir.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari ancaman penyakit, sambil terus memantau isu-isu terkait kesejahteraan tenaga kesehatan.
