Inggris Sahkan Undang-Undang Larangan Merokok Seumur Hidup untuk Generasi Muda
Deutsche Welle (DW) - detikNews Rabu, 22 Apr 2026 14:02 WIB Jakarta - Pemerintah Inggris telah mengambil langkah bersejarah dengan mengesahkan Undang-Undang Tembakau dan Vape, yang secara resmi disetujui oleh Raja Charles III. Aturan baru ini menetapkan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun per 1 Januari 2027 tidak akan pernah diperbolehkan membeli rokok atau produk tembakau di seluruh wilayah Inggris Raya. Kebijakan ini menjadikan Inggris sebagai negara ketiga di dunia yang menerapkan larangan merokok berbasis generasi, mengikuti jejak Maladewa.
Proses Legislasi dan Cakupan Nasional
Rancangan undang-undang ini telah menyelesaikan seluruh proses pembahasan di parlemen setelah House of Lords menyetujui perubahan terakhir pada Senin (20/04). Pembahasan dimulai sejak 2024, pada awal pemerintahan Partai Buruh. Aturan ini akan diterapkan secara nasional di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, dengan koordinasi erat bersama parlemen daerah otonom di Belfast, Cardiff, dan Edinburgh. Sebelumnya, Selandia Baru, yang menjadi negara pertama memberlakukan kebijakan serupa, mencabut aturan tersebut setelah pergantian pemerintahan pada 2023.
Ketentuan Utama dalam Undang-Undang Baru
Secara teknis, undang-undang baru ini akan menaikkan batas usia legal untuk membeli rokok, cerutu, dan produk tembakau di Inggris, yang saat ini 18 tahun, sebanyak satu tahun setiap tahunnya mulai 1 Januari 2027. Dengan ketentuan ini, siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009 tidak akan pernah memenuhi syarat untuk membeli produk tembakau. Pedagang yang melanggar akan dikenai sanksi finansial. Selain itu, pemerintah diberi kewenangan untuk menerapkan sistem pendaftaran baru bagi produk rokok dan rokok elektronik yang masuk ke Inggris guna memperketat pengawasan.
RUU ini juga memperluas larangan merokok di dalam ruangan ke sejumlah ruang publik luar ruangan, seperti taman bermain anak, area luar sekolah, dan rumah sakit. Sebagian besar ruang dalam ruangan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok juga akan diberlakukan sebagai kawasan bebas rokok elektronik. Namun, merokok di area khusus luar ruangan di pub, bar, dan tempat usaha perhotelan lainnya tetap diizinkan. Aktivitas merokok dan menggunakan rokok elektronik tetap legal di rumah pribadi.
Penggunaan rokok elektronik di dalam mobil akan dilarang apabila terdapat penumpang berusia di bawah 18 tahun, menyelaraskan aturan yang sudah berlaku untuk rokok konvensional. Seluruh bentuk iklan rokok dan rokok elektronik juga akan dilarang. Masyarakat berusia 18 tahun ke atas tetap diperbolehkan membeli rokok elektronik, meskipun sejumlah produk yang menyasar konsumen muda, seperti vape sekali pakai, telah lebih dulu dilarang sebagai bagian dari kebijakan ini.
Reaksi dari House of Lords dan Proses Pengesahan
Sidang House of Lords pada Senin (20/04) menjadi tahap akhir pengesahan Rancangan Undang-Undang Tembakau dan Vape di parlemen Inggris. Dalam sidang tersebut, para anggota majelis tinggi memberi lampu hijau terhadap sejumlah perubahan teknis minor yang bertujuan memperbaiki kesalahan dan celah dalam naskah RUU. Dengan disetujuinya enam amendemen tersebut, termasuk oleh anggota oposisi yang sebelumnya menentang gagasan larangan merokok berbasis generasi, RUU itu resmi menyelesaikan proses legislasi di parlemen.
Baroness Gillian Merron dari Partai Buruh yang berkuasa, sekaligus perwakilan Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial, menyampaikan dukungannya terhadap perubahan undang-undang tersebut pada akhir proses legislasi. "Ini adalah RUU yang bersejarah, Yang Mulia, yang akan melahirkan generasi bebas rokok. Sebenarnya, ini adalah langkah intervensi kesehatan masyarakat terbesar dalam satu generasi, dan saya dapat meyakinkan para anggota Dewan yang terhormat bahwa RUU ini akan menyelamatkan nyawa. Saya merekomendasikan RUU ini kepada Dewan," kata Merron.
Sementara itu, anggota House of Lords dari Partai Konservatif, Michael Morris yang bergelar Baron Naseby, kembali menyuarakan keberatannya. Ia menyoroti rencana pengenaan denda standar sebesar 200 pound sterling bagi pedagang yang melanggar ketentuan usia atau menjual rokok melalui pembeli perantara. Baron Naseby menilai kebijakan tersebut telah mengecewakan banyak pelaku industri ritel karena pemerintah dianggap tidak mendengarkan masukan dari para pedagang yang memahami langsung kondisi sektor tersebut. "…pemerintah tidak mendengarkan desakan yang kuat dari para pengecer, terutama mereka yang memahami seluk-beluk industri ini," kata Baron Naseby.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa suatu saat nanti pandangan pihak yang menilai kebijakan ini sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia akan terbukti. Menurutnya, perhatian utama seharusnya difokuskan pada edukasi masyarakat agar tidak mulai merokok. Meski demikian, pengesahan resmi undang-undang melalui persetujuan Raja Charles III dinilai hanya bersifat formalitas, karena RUU ini sebelumnya telah tercantum dalam pidato kenegaraan Raja saat pembukaan parlemen, yang memuat prioritas legislasi pemerintah.
