Pemprov Banten Tingkatkan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Gezita Inova
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat komitmen dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkualitas melalui pengawasan terpadu lintas sektor. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Hotel Aston Serang, Rabu (22/4/2026).
Peran Penting Pemerintah Daerah dalam Pengawasan
Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan bahwa seluruh kepala daerah di Banten harus menjadi bagian utama dari suksesnya program ini. "Kami perlu memastikan seluruh kepala daerah di Banten menjadi bagian utama dari suksesnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," ujarnya dalam keterangan tertulis. Ia menambahkan bahwa pengawasan merupakan kunci untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan keseimbangan pelaksanaan.
Andra Soni mengungkapkan bahwa saat ini, sekitar 2,7 juta anak di Provinsi Banten telah menerima manfaat MBG setiap hari selama lima hari dalam sepekan. "Ini capaian luar biasa. Pemerintah daerah tidak akan mampu sendiri memberikan layanan sebesar ini kepada masyarakat tanpa dukungan pemerintah pusat," ungkapnya. Ia juga menyoroti peran penting kepala daerah bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam memastikan program berdampak positif pada pertumbuhan anak.
Digitalisasi dan Pengawasan Ketat oleh BGN
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada pengawasan ketat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah. "Kami meminta gubernur, bupati, wali kota, seluruh unsur Forkopimda hingga satgas untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini di lapangan," ujarnya.
Dadang menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga menyentuh seluruh rantai proses, mulai dari dapur produksi hingga distribusi ke sekolah. Untuk itu, BGN mendorong pemerintah daerah Kabupaten/Kota membangun sistem pemantauan berbasis digital. "Salah satu bentuk penguatan pengawasan adalah melalui platform digital. Dengan sistem itu, kepala daerah bisa memantau langsung jumlah dapur, penerima manfaat, hingga menu harian hanya melalui telepon genggam," jelasnya. Digitalisasi ini diharapkan meningkatkan transparansi dan mempercepat respons terhadap potensi permasalahan di lapangan.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Standar Ketat
Selain pengawasan, Dadang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal melalui rantai pasok daerah. Ia menyatakan bahwa bahan baku program MBG harus bersumber dari potensi lokal seperti peternakan dan perikanan, sehingga petani dan pelaku usaha ikut merasakan manfaat. "Kami berharap rantai pasok di daerah bisa terpenuhi dari peternakan, perikanan, dan sektor lokal lainnya, sehingga petani dan pelaku usaha ikut merasakan manfaat," katanya.
BGN juga menetapkan standar ketat terhadap operasional dapur, mencakup higienitas, kualitas gizi, dan manajemen waktu produksi. Setiap mitra wajib memenuhi standar tersebut dengan mekanisme sanksi bertahap bagi pelanggaran. "Setiap pelanggaran akan kami tindak. Mulai dari peringatan hingga penutupan operasional jika tidak ada perbaikan," tegas Dadang. Ia menambahkan bahwa program MBG berorientasi pada kualitas gizi, bukan sekadar memberikan rasa kenyang, dengan komposisi yang jelas dan proses yang benar.
Keterlibatan Tenaga Profesional dan Tindakan Tegas
BGN mensyaratkan keterlibatan tenaga profesional, seperti koki atau chef, dalam penyusunan menu serta mendorong peran aktif seluruh sekolah dalam memberikan rekomendasi terhadap kualitas makanan. "Kami minta sekolah ikut mengawasi. Jika ada menu yang tidak layak, segera berikan rekomendasi kepada kami," tambah Dadang.
Di sisi lain, Direktur Wilayah II Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindak pelanggaran di lapangan secara tegas. "Sekitar 20 SPPG di wilayah Banten telah kami suspend karena tidak memenuhi standar," ujarnya. Pelanggaran umumnya terkait dengan sanitasi dapur, tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta kualitas makanan yang tidak layak.
Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Banten dan BGN berupaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis Gezita Inova dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak di Banten, sekaligus mendukung perekonomian lokal melalui pengawasan yang ketat dan terintegrasi.
