DPR Minta Evaluasi Program MBG, Mayoritas Makanan Siswa SD Jakarta Tak Habis
DPR Minta Evaluasi MBG, Makanan Siswa SD Jakarta Tak Habis

DPR Minta Evaluasi Program MBG, Mayoritas Makanan Siswa SD Jakarta Tak Habis

Hasil penelitian Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengungkapkan fakta mengejutkan: mayoritas siswa sekolah dasar di Jakarta tidak menghabiskan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini memicu respons dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta evaluasi mendesak terhadap pelaksanaan program tersebut.

Potensi Pemborosan Makanan dalam Program MBG

Penelitian yang dilakukan di lima Sekolah Dasar (SD) di wilayah Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, dan Pusat pada Juni hingga September 2025 ini dipimpin oleh Dosen Antropologi FISIP UI Dian Sulistiawati. Metode wawancara dan observasi langsung melibatkan siswa, guru, pengelola sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Badan Gizi Nasional (BGN).

Dian Sulistiawati menjelaskan, "Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran nyata yang rinci dan mendalam tentang pelaksanaan MBG di beberapa sekolah di DKI Jakarta." Hasilnya menunjukkan bahwa ketidaksesuaian menu dengan selera anak-anak berpotensi menimbulkan pemborosan makanan (food waste) dalam program yang seharusnya mendukung gizi siswa.

DPR Soroti Variasi Menu dan Sasaran Program

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menilai SPPG harus mengevaluasi variasi menu makanan agar sesuai dengan selera siswa SD. "Anak SD kan memang makan sesuai selera, sedangkan MBG makanan bergizi, jadi tentu ada yang selera ada yang tidak. Oleh karena itu SPPG harus faham dalam menu harus sesuai dengan selera anak-anak tetapi tetap dengan kecukupan gizi," kata Irma saat dikonfirmasi, Kamis (5/3/2026).

Irma juga meminta BGN untuk mengevaluasi SPPG agar memperhatikan hasil penelitian UI tersebut. "Salah satu ketidak fahaman SPPG dalam mengolah dan mendistribusikan menu dan itu harus menjadi evaluasi BGN," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menegaskan pemerintah harus tepat sasaran dalam pembagian MBG. "Perlu kejelasan sasaran. Pemerintah perlu memperjelas kriteria dan prioritas sekolah penerima manfaat MBG," kata Yahya.

Yahya juga meminta BGN melakukan evaluasi terkait variasi menu yang disiapkan SPPG. "Siswa tidak habiskan makanan karena menu tidak bervariasi sehingga menimbulkan kebosanan pada anak. Saya meminta BGN untuk mengedukasi SPPG agar memperhatikan 3 hal," bebernya.

  1. Kandungan gizi menu jangan sampai kurang dari standar.
  2. Keamanan makanan harus terjamin.
  3. Menu harus bervariasi supaya siswa tidak bosan sehingga makanan di makan habis oleh siswa.

Implikasi dan Langkah ke Depan

Temuan penelitian ini menyoroti tantangan dalam implementasi program gizi nasional di tingkat sekolah dasar. Dengan volume makanan yang tidak dihabiskan, program MBG berisiko tidak mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan asupan gizi siswa. Evaluasi yang diminta DPR diharapkan dapat mengatasi masalah ini melalui:

  • Penyesuaian menu berdasarkan preferensi siswa.
  • Peningkatan kualitas distribusi oleh SPPG.
  • Pemantauan yang lebih ketat oleh BGN.

Dengan langkah-langkah ini, program MBG diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak di Jakarta, sekaligus mengurangi potensi pemborosan makanan yang merugikan.