Distribusi MBG Terlambat, Dua SPPG di Sulawesi Selatan Disuspend
Liputan6.com, Jakarta - Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang molor hingga malam hari dan menjadi sorotan publik di media sosial telah mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengambil tindakan tegas. BGN menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan, yaitu SPPG Kota Makassar Biringkanaya Sudiang 2 dan SPPG Pangkajene dan Kepulauan Bungoro Samalewa 1.
Penghentian Sementara dan Investigasi
Penghentian sementara operasional kedua SPPG tersebut berlaku mulai 16 Maret 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan, sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Langkah ini diambil setelah BGN menerima laporan pengaduan serta melakukan investigasi awal terhadap dugaan kelalaian dalam proses Quality Control (QC) dan kesiapan operasional distribusi di lapangan.
Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksiapan bahan baku serta proses pengemasan yang tidak berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kondisi ini berdampak pada keterlambatan distribusi paket MBG kepada sejumlah sekolah penerima manfaat, dengan salah satu kejadian distribusi baru dilakukan hingga malam hari.
Pernyataan Pejabat BGN
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa BGN memandang serius setiap gangguan dalam pelaksanaan program MBG karena menyangkut pelayanan langsung kepada para penerima manfaat di sekolah. "Program MBG adalah program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan distribusi," ujar Nanik di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Nanik menambahkan bahwa kejadian keterlambatan distribusi hingga malam hari tidak boleh terulang karena berpotensi mengganggu kualitas pelayanan program kepada para siswa penerima manfaat. "Kami mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, manajemen bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan," terangnya.
Temuan Investigasi Awal
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menjelaskan bahwa investigasi awal menemukan adanya ketidaksiapan bahan baku dari pemasok yang berdampak pada proses pengemasan dan distribusi paket MBG kepada sekolah. "Temuan awal menunjukkan proses pengendalian mutu serta persiapan distribusi belum dijalankan secara optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman paket MBG kepada penerima manfaat," jelasnya.
Dampak Media Sosial dan Tindak Lanjut
Peristiwa ini sempat menjadi perhatian publik setelah video keluhan mengenai keterlambatan distribusi paket MBG diunggah di media sosial dan menyebar luas. Dalam salah satu kejadian, paket makanan bahkan tidak dapat diterima oleh sekolah pada hari yang sama karena distribusi dilakukan saat gerbang sekolah sudah ditutup.
BGN memastikan bahwa paket makanan yang tidak dapat disalurkan pada hari kejadian tidak didistribusikan kembali dalam kondisi yang berpotensi menurunkan kualitas. Sebagai gantinya, distribusi dilakukan kembali pada hari berikutnya dengan mengganti bahan makanan yang sudah tidak layak digunakan, sembari melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan SPPG agar kejadian serupa tidak terulang.
Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi MBG dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional ini.
