Wamensos Dorong Pemutakhiran Data Daerah untuk Optimalkan Program PBI JKN
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) agar bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pentingnya Data Akurat untuk Penyaluran Bantuan
Dalam audiensi bersama sejumlah perwakilan pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial pada Selasa, 21 April 2026, Agus Jabo menyatakan bahwa program PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Oleh karena itu, daerah harus proaktif dalam memperbarui data melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menjaga akurasi dan relevansi informasi.
"Penguatan PBI JKN harus berbasis pada data yang akurat dan mutakhir. Pemutakhiran data bantuan sosial dilakukan setiap tiga bulan, sementara untuk PBI JKN dilaksanakan setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial," jelas Agus Jabo dalam keterangan resminya.
Cakupan Luas dan Tantangan Daerah
Hingga Februari 2026, cakupan skema bantuan iuran JKN, yang meliputi PBI, PBPU Pemda, dan PBPU kelas 3, telah menjangkau 156,8 juta jiwa. Angka ini menunjukkan besarnya intervensi pemerintah dalam perlindungan sosial, sekaligus menegaskan urgensi menjaga ketepatan data agar penyaluran bantuan tidak melenceng dari target.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem perlindungan sosial ini. Agus Jabo menambahkan bahwa pemutakhiran data, dukungan fiskal, dan inovasi layanan harus berjalan beriringan untuk memastikan jaminan kesehatan tepat sasaran.
Permintaan Tambahan Kuota dari Daerah
Audiensi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Polewali Mandar, serta DPRD Tanggamus. Dalam forum ini, sejumlah pemerintah daerah mengungkapkan tingginya kebutuhan PBI JKN di tengah keterbatasan anggaran fiskal dan masih besarnya populasi masyarakat rentan.
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menyebut bahwa wilayahnya memerlukan tambahan kuota PBI JKN. Faktor geografis yang menantang dan dominasi masyarakat di sektor pertanian menjadi alasan utama permintaan ini.
"Kami berharap adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah yang masih terbatas," harap Jonius. Ia juga mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai layanan terpadu satu pintu bagi masyarakat.
Kesenjangan Data dan Kebutuhan Fiskal
Di Kabupaten Tanggamus, perwakilan pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan mendesak terhadap PBI JKN. Dari sekitar 650 ribu jiwa yang memerlukan layanan, mereka mengusulkan tambahan kuota sekitar 160 ribu jiwa untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, mengungkapkan bahwa kebutuhan PBI JKN di wilayahnya masih cukup besar dan belum sepenuhnya terakomodasi. Sepanjang Januari hingga April 2026, pihaknya telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui sistem SIKS-NG. Saat ini, peserta aktif mencapai 256.411 jiwa, sedangkan jumlah masyarakat dalam DTSEN desil 1 hingga 5 mencapai 326.217 jiwa.
"Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat rentan dengan kuota PBI JKN yang tersedia. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan PBI JKN di Polewali Mandar mencapai sekitar Rp44 miliar per tahun," ujar Samsul Mahmud.
Dengan demikian, pemutakhiran data yang teratur dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan program PBI JKN, sehingga bantuan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan tanpa terkendala oleh ketidakakuratan informasi.
