Klaim Viral Jokowi Minta Hentikan Penyidikan Tragedi Km 50 Ternyata Hoaks Manipulatif
Di media sosial belakangan ini beredar tangkapan layar sebuah artikel yang mengklaim mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepolisian dan pengadilan internasional untuk menghentikan penyelidikan terkait Tragedi Kilometer 50. Namun, setelah dilakukan penelusuran mendalam oleh Tim Cek Fakta Kompas.com, judul artikel tersebut terbukti merupakan hasil manipulasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Fakta di Balik Artikel Viral yang Menyesatkan
Tim Cek Fakta Kompas.com telah memverifikasi klaim yang beredar luas di platform media sosial tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa judul artikel yang viral itu sengaja dimanipulasi untuk menciptakan narasi yang menyesatkan publik. Tidak ada bukti atau pernyataan resmi yang mendukung klaim bahwa Jokowi pernah meminta penghentian penyelidikan kasus ini.
Sebagai konteks penting, Tragedi Km 50 merujuk pada insiden penembakan yang menewaskan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh anggota kepolisian di Jalan Tol Jakarta–Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020. Peristiwa ini telah menjadi sorotan publik dan lembaga hukum karena implikasinya yang serius.
Kesimpulan Komnas HAM tentang Tragedi Km 50
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan investigasi independen terhadap kasus ini. Dalam laporannya, Komnas HAM menyimpulkan bahwa tewasnya empat dari enam laskar FPI dalam insiden tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Alasan di balik kesimpulan ini adalah fakta bahwa keempat korban tewas saat berada dalam pengawasan langsung aparat keamanan. Komnas HAM menilai kematian mereka termasuk dalam kategori unlawful killing atau pembunuhan yang tidak sah menurut hukum, yang memperkuat tudingan adanya pelanggaran HAM dalam penanganan kasus ini.
Dengan demikian, beredarnya artikel manipulatif tersebut tidak hanya menyesatkan publik tetapi juga mengaburkan fakta-fakta penting yang telah diungkap oleh lembaga resmi seperti Komnas HAM. Masyarakat diimbau untuk selalu kritis dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut.
