Polemik Hukum Usai Roasting Komika Mamat Alkatiri ke Anggota DPR Hillary Lasut
Jakarta - Sebuah insiden di dunia hiburan dan politik memicu perdebatan publik setelah komika Mamat Alkatiri dilaporkan ke pihak kepolisian oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hillary Brigitta Lasut. Laporan tersebut diajukan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, yang berawal dari acara roasting pada awal Oktober lalu.
Kronologi Awal Insiden Roasting yang Memicu Polemik
Peristiwa ini bermula pada tanggal 1 Oktober 2022, ketika Mamat Alkatiri tampil sebagai komika dalam acara Prodewa. Dalam penampilannya, Mamat menyampaikan materi roasting yang dianggap menyinggung Hillary Brigitta Lasut, yang hadir sebagai peserta. Materi tersebut berisi kritik terhadap dunia politik, dengan kalimat yang dianggap Hillary merendahkan martabatnya sebagai wakil rakyat.
Berikut kutipan pernyataan Mamat yang menjadi sorotan: "Terus yang kedua, jangan takut masuk ke dalam politik, eh t*i. Coba yang ngomong gitu orang yang bapaknya bukan anggota DPR atau bukan punya partai. Coba saja, saya orang tua bukan siapa-siapa, nggak punya partai apa-apa, masuk politik emang nggak diminta duit sama partai g****k."
Hillary, yang merupakan politikus muda dari Partai NasDem mewakili Sulawesi Utara, merasa tidak terima dengan ucapan tersebut. Dia menilai kata-kata Mamat telah mencemarkan nama baiknya, sehingga pada 3 Oktober 2022, dia resmi melaporkan komika itu ke Polda Metro Jaya dengan pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Reaksi Hillary Lasut dan Tawaran Pencabutan Laporan
Dalam keterangannya kepada media, Hillary Brigitta Lasut menyatakan bahwa dia bersedia mencabut laporan tersebut jika Mamat Alkatiri meminta maaf secara terbuka. Dia mengajak publik untuk tidak terlalu heboh menanggapi langkah hukum yang diambilnya, dengan alasan bahwa ini adalah haknya sebagai warga negara.
"Nggak usah heboh saya laporin tindak pidana ke polisi. Kenapa harus heboh dan ramai saat saya melaporkan Mamat?" ujar Hillary pada Kamis, 6 Oktober 2022. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dia tetap pada pendiriannya, meski mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak.
Tanggapan Beragam dari Tokoh Politik dan Publik
Insiden ini memicu pro-kontra di kalangan masyarakat dan politikus. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menilai bahwa langkah Hillary melaporkan Mamat hanya membuang-buang waktu, dan seharusnya tidak perlu dilakukan. Sementara itu, politikus dari Partai Gerindra, Fadli Zon, yang juga hadir dalam acara tersebut, memiliki pandangan berbeda.
Fadli Zon mengaku menjadi sasaran roasting Mamat pula, namun dia justru terhibur dan menganggap kata-kata kasar dalam materi komedi sebagai bumbu yang wajar. "Saya menjadi sasaran Mamat juga, tapi saya terhibur. Kata-kata kasar itu bagian dari bumbu komedi," katanya.
Politikus lain, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang merupakan juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, turut berkomentar. Menurutnya, siapa pun yang terjun ke dunia politik harus siap menerima roasting sebagai bagian dari dinamika publik. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyayangkan langkah hukum yang ditempuh oleh Hillary, mengisyaratkan bahwa hal ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih elegan.
Pertanyaan untuk Publik: Siapa yang Didukung?
Polemik ini mengundang pertanyaan besar bagi masyarakat: apakah mereka berada di sisi Hillary Brigitta Lasut yang merasa haknya dilanggar, atau di sisi Mamat Alkatiri yang dianggap hanya menjalankan profesinya sebagai komika? Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dalam seni komedi dengan batasan hukum dan etika dalam berpolitik.
Insiden ini juga menyoroti bagaimana dunia hiburan dan politik sering kali bersinggungan, menciptakan dinamika yang kompleks. Banyak yang berpendapat bahwa roasting adalah hal biasa dalam komedi, sementara lainnya menekankan pentingnya menghormati martabat individu, terutama mereka yang menjabat sebagai wakil rakyat.
Dengan laporan yang masih berjalan, publik menunggu perkembangan lebih lanjut, termasuk apakah Mamat akan meminta maaf atau kasus ini akan berlanjut ke pengadilan. Polemik ini menjadi contoh nyata bagaimana interaksi antara sektor hiburan dan politik dapat memicu kontroversi yang luas di Indonesia.
