SetWapres Dorong Kolaborasi untuk Penguatan UMKM Kelompok Perempuan
Liputan6.com, Jakarta - Sekretariat Wakil Presiden (SetWapres) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa (11/3/2026).
Tina menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari arahan langsung Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sinergi berbagai pihak. "Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat," ujar Tina seperti dikutip pada Rabu (18/3/2026).
Tantangan Indikator Kenaikan Kelas UMKM
Dalam forum tersebut, Tina Talisa menyoroti sebuah tantangan signifikan: belum adanya indikator yang jelas dalam mendefinisikan kenaikan kelas UMKM. Menurutnya, hal ini menjadi kendala dalam mendorong transformasi usaha secara terukur. "Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?" ujarnya.
Diskusi juga menghadirkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, yang menyoroti masih rendahnya proporsi wirausaha perempuan di Indonesia. "Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37%," katanya.
Pentingnya Legalitas dan Dukungan Ekosistem
Berbagai pemangku kepentingan turut memberikan pandangan mereka. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM, Riyatno, menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). "Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB," kata Riyatno.
Dari sisi data, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Nashrul Wajdi, menilai masih terdapat pekerjaan rumah dalam memastikan kontribusi ekonomi perempuan benar-benar optimal. "Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan," catat dia.
Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam dunia usaha dan tidak kalah dari laki-laki dalam menghadapi tantangan. "Jadi perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle," ujarnya.
Sorotan Sertifikasi Halal dan Dukungan Sistem
Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI, Euis Amalia, menyoroti pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari daya saing produk, termasuk bagi UMKM. "Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, even itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen," kata Euis.
Di sisi lain, Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI, Mellisa Hamid, menekankan pentingnya dukungan ekosistem bagi pengusaha perempuan agar dapat berkembang secara optimal. "Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya," tutupnya.
Forum ini digelar dalam semangat Hari Perempuan Internasional dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai institusi, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH, Kementerian UMKM, OJK, KNEKS, Badan POM, INDEF, UI, CORE Indonesia, serta mitra strategis seperti Fatayat NU, Aisyiyah, HIPMI, IWAPI, KNTI, Perempuan ICMI, hingga badan usaha seperti PNM, Bank BRI, GoTo, Grab, dan Sampoerna.
