Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminta masyarakat untuk bersabar terkait pemberian kompensasi bagi warga yang terdampak penutupan tambang di wilayah Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin. Kompensasi tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Pernyataan Wakil Bupati Bogor
Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat sebelumnya memperkirakan jumlah warga terdampak tambang sekitar 3.000 jiwa, sehingga kompensasi bulanan dapat diberikan. Namun, kenyataannya jumlah tersebut bertambah hingga 18.000 jiwa.
"Ternyata dari mulai 6.000, bertambah 9.000, bertambah ke 18.000, dan itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menyampaikan aspirasi berbentuk surat maupun secara audiensi kepada Pak Gubernur. Inilah fakta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat," ungkap Ade pada Kamis (14/5/2026).
Kewenangan dan Harapan
Ade menegaskan bahwa Pemkab Bogor hanya berwenang menyampaikan aspirasi kepada Pemprov Jabar. Ia meminta masyarakat untuk bersabar karena Gubernur dan Bupati memiliki konsep terbaik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang demi kepentingan Kabupaten Bogor.
Dukungan terhadap Kebijakan Bupati
Ade mendukung kebijakan Bupati yang mencakup pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Pembangunan tersebut membutuhkan material tambang. Ia mencontohkan harga material lokal Rp350 ribu per kubik, sedangkan jika dibeli dari luar Bogor harganya bisa mencapai Rp525-550 ribu per kubik, yang dapat merugikan pelaksana pekerjaan.
"Kebijakan evaluasi pembenahan tambang melibatkan akademisi dari berbagai kampus. Termasuk kebutuhan pembangunan strategis nasional seperti Bendungan Cibeet, tol, dan BSD-Bogor juga membutuhkan material," jelas Ade.
Ia menambahkan bahwa jika material dibeli dari luar Bogor, harganya tidak sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan. Hal ini perlu diwaspadai agar tidak ada kendala di tengah perjalanan akibat masalah material.
