Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan gagasan besar di balik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menyiapkan koperasi desa tersebut untuk menjadi off-taker guna memberikan kepastian pasar dan mencegah petani serta nelayan merugi.
Latar Belakang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Awalnya, Zulhas menyoroti nasib nelayan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjual ikan hasil tangkapannya ke tengkulak dengan harga murah, sehingga nelayan mengalami kerugian. Menurutnya, kehadiran tengkulak di tengah masyarakat membuat petani dan nelayan tidak berkembang. Pemerintah pun membangun kampung nelayan sebagai solusi, di mana negara hadir membantu nelayan mendistribusikan ikan hasil tangkapan ke masyarakat di berbagai daerah. Sistemnya, Koperasi Merah Putih membeli ikan dari nelayan kemudian disuplai ke masyarakat.
“Konsep Kopdes itu, Pak Presiden ingin ekonomi ini tumbuh di desa, intinya pemberdayaan. Seperti dulu, Pak, warung-warung itu di desa nggak boleh, ritel modern itu dulu hanya sampai di ibu kota. Tapi yang ingin dipercepat sekarang oleh Pak Presiden, ingin dibangun 80.000 desa itu, koperasi itu, memang gagasan beliau itu besar sekali. Besar sekali dan fundamental,” kata Zulhas dalam acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
Peran Koperasi Desa Merah Putih
Untuk membangun 80.000 Kopdes Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi presiden (Inpres). Presiden menugaskan Agrinas Pangan yang bekerja sama dengan TNI. Zulhas menjamin peran Kopdes Merah Putih ini lebih baik dibanding sistem tender bebas. Kopdes ini akan menjadi off-taker kepentingan di desa.
“Intinya misalnya Kopdes itu Pak, adalah untuk tadi, nelayan, Koperasi Nelayan Merah Putih itu, untuk off-taker. Dia bukan supermarket. Banyak sekali kata-kata kan, 'ini kok Koperasi ada di gunung, Koperasi Nelayan Merah Putih di laut, ya di, ya di pantai, emang di mana?' Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai off-taker,” jelasnya.
Penyaluran Bantuan Pemerintah
Selain menjadi off-taker, Kopdes Merah Putih juga akan menyalurkan bantuan dari pemerintah. Kopdes juga akan mengelolanya agar manfaat yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak disalahgunakan oleh oknum. “Nanti Kopdes itu yang akan menyalurkan PKH. PKH, Pak, beras 10 kilo, itu nanti Kopdes. Dulu desa, sekarang nanti di Koperasi Desa Merah Putih. Bantuan-bantuan kayak tadi, bantuan alat, traktor, bantuan pertanian nanti Kopdes yang akan mengelola, supaya semua orang bisa pakai,” katanya.
“Tidak hanya satu kelompok, kelompok ini nganggur, berarti kelompok lain. Jadi nanti desa akan serahkan ke situ. Itu sebagai infrastruktur pemerintah, kalau satu provinsi harga satu produk mahal sekali, beras misalnya, kita harus operasi pasar. Sekarang kita mau kasih ke mana? Kasih ke pasar, minyaknya dioplos. Nanti melalui Koperasi Desa, jadi dia sebagai infrastruktur pemerintah,” sambungnya.
Fokus pada Protein dan Kampung Nelayan
Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan Kopdes ini menjadi off-taker kebijakan dasar yang dibuat Presiden Prabowo. “Kedua, dia off-taker, gitu, off-taker, Pak. Itu kebijakan-kebijakan mendasar yang dibuat oleh Pak Prabowo, dan kami tahun ini memang fokus kepada protein, termasuk Kampung Nelayan dan lain-lain tadi,” ucapnya.
