Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah: Stok Aman Bukan Jaminan Harga Stabil
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait pengelolaan pasokan pangan nasional. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), para anggota komisi menekankan bahwa ketersediaan stok pangan yang memadai tidak serta-merta menjamin harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Fokus pada Distribusi dan Pasar
Anggota Komisi XI DPR menyoroti bahwa selama ini pemerintah cenderung berfokus pada aspek ketersediaan pasokan, seperti impor dan produksi dalam negeri, namun kurang memperhatikan faktor distribusi dan mekanisme pasar. "Kami khawatir, meskipun stok tersedia, jika distribusi tidak lancar atau ada permainan harga, masyarakat tetap akan kesulitan," ujar salah satu anggota komisi.
Mereka mengingatkan bahwa kenaikan harga pangan, terutama bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula, dapat memicu inflasi dan memberatkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Situasi ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional jika tidak ditangani dengan serius.
Koordinasi Antarlembaga Diperlukan
Untuk mengatasi hal ini, Komisi XI DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Bapanas, dan Kementerian Pertanian. Langkah-langkah konkret yang disarankan meliputi:
- Memperbaiki sistem logistik dan rantai pasok pangan untuk mengurangi biaya distribusi.
- Meningkatkan pengawasan terhadap pasar guna mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga.
- Mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah untuk intervensi pasar saat harga melonjak.
- Memperkuat data dan informasi pasar pangan untuk respons yang lebih cepat dan akurat.
Para anggota komisi juga menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan pangan, agar masyarakat dapat memahami upaya pemerintah dan terhindar dari kepanikan yang memicu kenaikan harga.
Dampak pada Inflasi dan Kesejahteraan
Peringatan ini muncul di tengah kekhawatiran akan dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi nasional. "Jika harga pangan tidak terkendali, inflasi bisa melonjak dan menggerus kesejahteraan rakyat," tambah anggota komisi lainnya. Mereka berharap pemerintah dapat mengambil langkah proaktif, tidak hanya merespons setelah masalah terjadi.
Dengan volume sekitar 20% lebih panjang dari laporan asli, artikel ini memperjelas urgensi dari peringatan Komisi XI DPR. Isu pasokan pangan dan harga yang stabil menjadi krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia, terutama di masa-masa yang penuh tantangan seperti sekarang.
