Terobosan Investasi Daerah: Apkasi dan IBA Fasilitasi Kunjungan Kerja DPRD Banten di PPID Batam
Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama International Business Association (IBA) semakin mempertegas komitmennya sebagai katalisator ekonomi daerah. Komitmen ini diwujudkan dengan memfasilitasi kunjungan kerja resmi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten ke Pusat Promosi dan Investasi Daerah (PPID) di Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis, 9 April 2026.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memangkas hambatan investasi dan mengintegrasikan potensi ekonomi lokal ke dalam pasar global secara lebih efektif.
Tujuan Kunjungan dan Tinjauan Efektivitas
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dengan tujuan utama meninjau efektivitas gedung PPID, yang merupakan hasil kolaborasi Apkasi dan IBA. Platform terintegrasi ini telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Januari 2026 lalu.
Dalam agenda strategis ini, hadir pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten. Mereka diterima langsung oleh Chairman IBA, Shan Shan, yang didampingi oleh Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Muhammad Faizal, menyampaikan apresiasinya. "Kehadiran PPID yang digagas Apkasi merupakan terobosan yang baru pertama kali saya temui di Indonesia," ujarnya dalam sambutan. Menurut Faizal, inovasi ini sangat menarik karena asosiasi pemerintah daerah kini memiliki instrumen konkret untuk menjemput bola dalam mencari pembeli dan investor luar negeri melalui satu pintu.
"Kami di DPRD Banten akan segera menginformasikan kepada pemerintah daerah untuk bergabung di PPID. Ini adalah langkah penting bagi daerah untuk memiliki representasi di pusat promosi terpadu seperti ini," tegas Faizal. Ia juga menambahkan bahwa kunjungan ini diterima dengan sangat baik, terutama setelah meninjau kantor perwakilan pemerintah daerah di kompleks PPID.
PPID sebagai Instrumen Penciptaan Ruang Baru
Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, menekankan bahwa eksistensi PPID bukan sekadar kantor perwakilan biasa. "Ini adalah instrumen untuk menjawab tantangan keterbatasan akses pasar internasional, yang selama ini menjadi tembok bagi daerah," jelasnya.
Sarman meyakini bahwa dengan posisi strategis Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, setiap kabupaten di Indonesia memiliki peluang yang setara untuk memamerkan "permata" ekonominya kepada dunia. "Apkasi memiliki keyakinan kuat bahwa melalui PPID ini, pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dapat menciptakan ruang baru untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan," kata Sarman.
Lebih lanjut, ia memaparkan fokus utama dari inisiatif ini. "Fokus kami adalah optimalisasi ekspor komoditas unggulan dan pembukaan peluang investasi baru melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih kompetitif di tingkat global," jelas Sarman dalam paparannya.
Visi Kemandirian Daerah dan Kendala yang Dihadapi
Menyambung pernyataan Sarman, Chairman IBA, Shan Shan, memaparkan visi mengenai pentingnya kemandirian daerah. "Kami ingin mendorong pembiayaan alternatif agar daerah tidak terus bergantung pada pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas," ujarnya.
Shan Shan juga menyoroti kendala utama yang sering dihadapi investor asing. "Investor asing seringkali kesulitan melirik potensi daerah akibat ketiadaan platform terintegrasi, yang berdampak pada lamanya proses due diligence," terangnya.
Ia menegaskan kepedulian IBA dan Apkasi terhadap nasib 416 kabupaten di Indonesia. "Banyak kabupaten memiliki sumber daya alam melimpah, namun belum tergarap optimal. Melalui tiga pilar program kami, kami berkomitmen menghadirkan legacy pembangunan yang berkelanjutan," sambung Shan Shan. Tiga pilar tersebut meliputi:
- Pembangunan hub promosi permanen.
- Platform ekspor dengan pendampingan sertifikasi.
- Penyiapan lahan investasi yang siap bangun.
Sinergi sebagai Kunci Keberhasilan
Ketua Muda Mudi IBA Indonesia, Bobby, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan asosiasi adalah kunci untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. "PPID akan menjadi model kolaborasi yang dapat direplikasi oleh seluruh daerah di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi," tandas Bobby.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi peninjauan lapangan, di mana delegasi Komisi I DPRD Provinsi Banten melihat langsung operasionalisasi kantor-kantor perwakilan daerah yang telah bergabung di PPID. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada diskusi formal, tetapi bermuara pada realisasi investasi nyata di Provinsi Banten, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
