Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tengah mengkaji kebijakan pengurangan pajak daerah sebagai respons terhadap tekanan geopolitik global yang sedang berlangsung. Pernyataan ini disampaikan di Balai Kota Jakarta pada Jumat, 17 April 2026, di mana Pramono menekankan pentingnya langkah ini dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia.
Respons terhadap Tantangan Global
Pramono menyebutkan bahwa kondisi global saat ini, termasuk konflik di Timur Tengah dan potensi dampak fenomena El Nino, menjadi tantangan signifikan bagi perekonomian Jakarta. "Kami sedang mengkaji pengurangan pajak daerah. Jakarta akan mengeluarkan instrumen perpajakan yang lebih kompetitif dan lebih menarik," kata Pramono. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan relaksasi bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak internasional.
Paket Insentif dalam Tahap Finalisasi
Mantan Sekretaris Kabinet itu menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan pajak akan dikemas dalam beberapa paket insentif, yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Pemprov DKI menargetkan kebijakan tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi tetap bergairah, dengan mengumumkan paket kebijakan perpajakan pada waktu yang tepat. "Tekanan geopolitik maupun tekanan ekonomi ini perlu kita respons dengan memberikan relaksasi. Nanti pada waktunya akan kami umumkan paket kebijakan perpajakan," ujarnya.
Kondisi Ekonomi Jakarta yang Terawat
Di sisi lain, Pramono memastikan bahwa kondisi ekonomi Jakarta masih relatif terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi tercatat lebih tinggi dari tingkat nasional, sementara inflasi tetap terkendali. "Inflasi Jakarta yang berada di angka 3,37%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48%. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, tetapi inflasinya lebih rendah. Artinya ekonomi Jakarta terawat dengan baik," ungkapnya. Data ini menunjukkan ketahanan ekonomi ibu kota meski menghadapi tekanan global.
Keseimbangan dalam Kebijakan Fiskal
Meski optimis, Pemprov DKI tetap berhati-hati dalam menyusun kebijakan fiskal untuk menjaga keseimbangan antara memberikan stimulus dan menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pramono menekankan pentingnya mempertahankan momentum ekonomi yang baik, sambil memberikan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk bertahan di tengah tekanan global. "Kami ingin momentum ekonomi yang baik ini tetap terjaga, tapi juga memberikan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk bertahan di tengah tekanan global," jelasnya.
Kajian ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemprov DKI dalam merespons dinamika geopolitik dan ekonomi, dengan fokus pada kebijakan perpajakan yang adaptif dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Jakarta.
